Koperasi Merah Putih vs BUMDes, Apa Bedanya dan Mana yang Lebih Efektif ?

Reporter: Lola |

Editor: radian |

Rabu , 28 May 2025 - 11:00

IST Saling bersinergi untuk negeri, antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih, sumber foto @bumdes.id--

BACAKORANCURUP.COM - Pemerintah Indonesia terus menguatkan komitmennya dalam membangun desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam konteks ini, dua bentuk lembaga ekonomi desa yang tengah menjadi sorotan adalah Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Keduanya memiliki peran strategis, namun dengan pendekatan, struktur, dan orientasi yang berbeda.

Secara umum, Koperasi Merah Putih merupakan program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Program ini hadir sebagai instrumen untuk mendorong kemandirian ekonomi desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara partisipatif. Melalui pendekatan koperasi, warga desa diajak terlibat aktif sebagai anggota sekaligus penerima manfaat langsung dari usaha yang dijalankan.

Sementara itu, BUMDes merupakan badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara kolektif.

BUMDes berorientasi pada pengembangan aset desa demi kepentingan seluruh masyarakat desa. Dengan kata lain, BUMDes menjadi perpanjangan tangan pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian wilayahnya secara makro.

Perbedaan mendasar antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes terletak pada sistem pengelolaan dan tata kelola kelembagaannya.

Koperasi Merah Putih beroperasi dengan prinsip keanggotaan yang kuat, di mana struktur pengurus tidak melibatkan perangkat desa secara langsung. Hal ini dimaksudkan agar koperasi tetap independen dan dikelola secara demokratis oleh anggota.

Sebaliknya, BUMDes dikelola oleh direksi yang ditunjuk oleh kepala desa dan memiliki keterikatan struktural langsung dengan pemerintahan desa.

Kondisi tersebut menjadikan pemerintah desa memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan arah kebijakan BUMDes, dibandingkan dengan Koperasi Merah Putih yang bersifat lebih otonom.

Implementasi Koperasi Merah Putih menjadi tanggung jawab bersama sejumlah kementerian. Presiden Prabowo secara eksplisit memberikan amanat kepada Kementerian Keuangan untuk menyusun kebijakan pendanaan, dengan koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian BUMN.

koperasi merah putih vs bumdes, apa bedanya dan mana yang lebih efektif ?                            bacakorancurup.com - pemerintah indonesia terus menguatkan komitmennya dalam membangun desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
dalam konteks ini, dua bentuk lembaga ekonomi desa yang tengah menjadi sorotan adalah koperasi merah putih dan badan usaha milik desa (bumdes).
keduanya memiliki peran strategis, namun dengan pendekatan, struktur, dan orientasi yang berbeda.
secara umum, koperasi merah putih merupakan program unggulan yang digagas oleh presiden prabowo subianto, melalui instruksi presiden (inpres) nomor 9 tahun 2025.
program ini hadir sebagai instrumen untuk mendorong kemandirian ekonomi desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara partisipatif. melalui pendekatan koperasi, warga desa diajak terlibat aktif sebagai anggota sekaligus penerima manfaat langsung dari usaha yang dijalankan.
baca juga:budi arie dan puan dorong koperasi merah putih jadi pilar kesejahteraan nasional
sementara itu, bumdes merupakan badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara kolektif.
bumdes berorientasi pada pengembangan aset desa demi kepentingan seluruh masyarakat desa. dengan kata lain, bumdes menjadi perpanjangan tangan pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian wilayahnya secara makro.
perbedaan mendasar antara koperasi merah putih dan bumdes terletak pada sistem pengelolaan dan tata kelola kelembagaannya.
koperasi merah putih beroperasi dengan prinsip keanggotaan yang kuat, di mana struktur pengurus tidak melibatkan perangkat desa secara langsung. hal ini dimaksudkan agar koperasi tetap independen dan dikelola secara demokratis oleh anggota.
baca juga:pemerintah genjot ekonomi desa lewat koperasi merah putih, ini skema dan sumber dananya !
sebaliknya, bumdes dikelola oleh direksi yang ditunjuk oleh kepala desa dan memiliki keterikatan struktural langsung dengan pemerintahan desa.
kondisi tersebut menjadikan pemerintah desa memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan arah kebijakan bumdes, dibandingkan dengan koperasi merah putih yang bersifat lebih otonom.
implementasi koperasi merah putih menjadi tanggung jawab bersama sejumlah kementerian. presiden prabowo secara eksplisit memberikan amanat kepada kementerian keuangan untuk menyusun kebijakan pendanaan, dengan koordinasi bersama kementerian dalam negeri dan kementerian bumn.
selain itu, kementerian koperasi dan ukm ditugaskan menyusun modul pelatihan dan merancang model bisnis koperasi yang sesuai dengan karakteristik desa.
tidak hanya itu, sejumlah kementerian teknis seperti kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal, kementerian pertanian, kementerian kelautan dan perikanan, kementerian kesehatan, kementerian komunikasi dan digital, serta kementerian sosial juga terlibat aktif dalam mendukung keberhasilan program ini.
baca juga:koperasi merah putih resmi diluncurkan, ini visi, misi, dan manfaatnya bagi warga desa !
pendekatan lintas sektor ini menunjukkan bahwa koperasi merah putih bukan sekadar program ekonomi, tetapi merupakan strategi pembangunan desa secara menyeluruh.
sesuai amanat inpres 9/2025, koperasi merah putih dapat mengembangkan berbagai jenis usaha sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat desa, antara lain :
• kantor layanan koperasi
• gerai sembako dan kebutuhan pokok
• unit simpan pinjam
• klinik dan apotek desa
• layanan pergudangan dan logistik
• dan unit usaha lainnya yang relevan dengan karakteristik lokal
keberagaman bidang usaha ini memberikan peluang besar bagi koperasi untuk menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, sekaligus membuka lapangan kerja baru di tingkat desa.
sumber permodalan koperasi merah putih berasal dari dana desa, anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn), anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd), serta dukungan pembiayaan dari himbara (himpunan bank milik negara).
di sisi lain, bumdes memperoleh modal awal dari dana desa, kontribusi pemerintah kabupaten/kota atau provinsi, serta penyertaan modal dari investor atau mitra strategis lainnya.
secara orientasi, koperasi merah putih lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi individu dan kelompok masyarakat secara langsung.
koperasi ini menjadi ruang bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi secara kolektif.
sementara itu, bumdes cenderung bergerak pada skala yang lebih besar, mengelola sektor pariwisata desa, energi terbarukan, dan industri pengolahan lokal. peran bumdes sangat erat dengan manajemen keuangan desa dan strategi pengembangan kawasan secara makro.
menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal, yandri susanto, menyambut baik peluncuran koperasi merah putih sebagai solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
dalam pernyataannya saat peresmian koperasi di desa indrasari, banjar, ia menegaskan bahwa koperasi ini akan menjadi tulang punggung ekonomi lokal berbasis partisipasi masyarakat.
lebih lanjut, pemerintah menyatakan bahwa koperasi merah putih dapat menjadi alternatif pembiayaan yang sehat dan aman, sehingga masyarakat tidak lagi terjerat praktik rentenir maupun pinjaman online ilegal. dengan akses permodalan yang lebih terstruktur, warga desa memiliki peluang lebih besar untuk membangun usaha produktif secara mandiri.
yandri juga menekankan pentingnya sinergi antara koperasi merah putih dan bumdes. keduanya tidak perlu dipertentangkan, melainkan harus saling melengkapi dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.
untuk memastikan harmonisasi peran, kementerian desa akan menyusun petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait koordinasi antara kedua lembaga ini. tujuannya adalah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan kebingungan di tingkat desa.
pemerintah menargetkan pendirian sebanyak 80.000 unit koperasi merah putih di seluruh indonesia. ini menjadi komitmen besar dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat dan tangguh.
saat ini, bumdes yang telah terdata secara nasional telah mencapai lebih dari 64.000 unit, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pembangunan ekonomi berbasis desa.
dengan kolaborasi antara koperasi merah putih dan bumdes, diharapkan pembangunan desa tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata.
keduanya adalah bagian penting dari transformasi desa menuju pusat pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran CURUP EKSPRESS 5 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan