Jukir Dilarang Tarik Retribusi Parkir, Begini Alasannya!

Reporter: Nicko |

Editor: radian |

Rabu , 24 Jan 2024 - 17:42

Saidina Ali SSos--

Akan tetapi Saidina juga menegaskan, jika ada parkir yang memaksa atau bermasalah.

Itu bukan kewenangan dari pihak Dishub, dan tanggungjawab sepenuhnya dikembalikan kepada pihak jukir.

Karena sejak awal, dirinya sudah mengingatkan agar jukir memberikan pelayanan yang bagus.

"Jika ada masalah soal jukir di lapangan, itu diluar kewenangan kami.

Karena kami pihak Dishub sendiri, tidak mengeluarkan izin untuk para jukir yang ada," ungkapnya.

Disamping itu Saidina juga mengatakan, karena Perda yang baru belum keluar. Untuk PAD retribusi parkir sendiri saat ini belum bisa dikumpulkan.

Sehingga bisa dipastikan, capaian PAD bisa lebih rendah dari yang sudah ditargetkan.

"Otomatis di bulan Januari ini tidak akan ada pemasukan untuk PAD pada sektor parkir. Sehingga kemungkinan besar, target yang kita sudah susun juga akan berkurang," pungkasnya.

Untuk diketahui, saat ini proses pembuatan Perda baru soal retribusi parkir sudah dalam tahap verifikasi di Kemendagri.

jukir dilarang tarik retribusi parkir, begini alasannya!                            curupekspress.bacakoran.co - seluruh juru parkir (jukir) di provinsi bengkulu, termasuk di kabupaten rejang lebong, sejak tanggal 6 januari lalu dilarang untuk memungut retribusi parkir dari pengendara.
hal itu dikarenakan, saat ini peraturan daerah (perda) soal penarikan retribusi parkir sedang diperbaharui.
"perda yang baru masih diproses, jadi saya tegaskan, seluruh jukir di 70an titik yang ada di rejang lebong tidak ditugaskan secara langsung oleh dishub rejang lebong.
karena per tanggal 6 januari lalu, kita tidak diperbolehkan memungut retribusi, dalam artian memberhentikan sementara pemungutan retribusi yang ada," ujar kabid angkutan dinas perhubungan (dishub) rejang lebong saidina ali s sos.
baca juga:bupati kukuhkan tpakd
baca juga:spesialis curanmor lintas provinsi diamankan
saidina juga menerangkan, karena jukir yang ada sifatnya hanyalah relawan.
pengendara berhak memberi uang atau tidak kepada jukir atas dasar pelayanan yang dilakukan.
karena uang yang didapat oleh para jukir juga, untuk saat ini tidak disetorkan ke pad, atau masuk kantong sendiri.
"pembayaran tarif parkir saat ini tergantung dengan pemilik motor yang parkir. akan tetapi dengan pelayanan dan servis yang diberikan, saya pikir pengendara tetap akan memberikan simpati kepada jukir yang ada.
dengan catatan jukir yang bersangkutan wajib memberikan pelayanan yang bagus kepada pengendara.
baca juga:609 warga rejang lebong jadi janda, ini penyebabnya
baca juga:4 cjh rejang lebong meninggal dunia, ini penggantinya
karena peran jukir ini juga cukup penting untuk membantu menertibkan pengendara yang parkir, serta untuk membantu keamanan saat parkir," sampainya.
akan tetapi saidina juga menegaskan, jika ada parkir yang memaksa atau bermasalah.
itu bukan kewenangan dari pihak dishub, dan tanggungjawab sepenuhnya dikembalikan kepada pihak jukir.
karena sejak awal, dirinya sudah mengingatkan agar jukir memberikan pelayanan yang bagus.
"jika ada masalah soal jukir di lapangan, itu diluar kewenangan kami.
karena kami pihak dishub sendiri, tidak mengeluarkan izin untuk para jukir yang ada," ungkapnya.
disamping itu saidina juga mengatakan, karena perda yang baru belum keluar. untuk pad retribusi parkir sendiri saat ini belum bisa dikumpulkan.
sehingga bisa dipastikan, capaian pad bisa lebih rendah dari yang sudah ditargetkan.
"otomatis di bulan januari ini tidak akan ada pemasukan untuk pad pada sektor parkir. sehingga kemungkinan besar, target yang kita sudah susun juga akan berkurang," pungkasnya.
untuk diketahui, saat ini proses pembuatan perda baru soal retribusi parkir sudah dalam tahap verifikasi di kemendagri.