Pekan Ini Rencananya Pelantikan PPPK Tahap I Digelar

BACAKORANCURUP.COM - Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memastikan bahwa pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I akan dilaksanakan dalam pekan ini.

Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong, Erwan Zuganda, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan berbagai persiapan teknis untuk pelaksanaan pelantikan tersebut.

BACA JUGA:Tokoh Pemuda Soroti Kursi Kosong saat Paripurna!

BACA JUGA:Petani di Curup Ditemukan Tewas Gantung Diri, Diduga Karena Faktor Ini

“Insyaallah dalam minggu ini akan dilaksanakan pelantikan PPPK tahap pertama. Saat ini kami sedang mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi dan teknisnya,” ujar Erwan, Senin (20/10).

Ia menjelaskan, dari total 1.143 peserta yang dinyatakan lolos seleksi PPPK, sebanyak 926 orang telah dinyatakan bebas dari catatan atau temuan dan akan segera dilantik dalam waktu dekat.

Sementara itu, sebanyak 217 peserta lainnya masih dalam proses verifikasi ulang, karena ditemukan sejumlah catatan dalam data mereka, baik di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) maupun di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.

BACA JUGA: Bupati Fikri Minta BPJS Kesehatan Benahi Pelayanan

BACA JUGA:Pemuda Rejang Lebong Raih Juara Nasional Berkat Robot Pelayanan Publik Inovatif

“Verifikasi ulang ini kami lakukan untuk memastikan proses seleksi PPPK di Kabupaten Rejang Lebong berjalan transparan dan sesuai aturan. Kami ingin memastikan tidak ada peserta yang bermasalah secara administrasi maupun hukum,” jelas Erwan.

Ia menambahkan, hasil verifikasi terhadap 217 peserta tersebut saat ini masih dalam tahap ekspose di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, guna menentukan apakah mereka tetap dapat dilantik atau harus menunggu keputusan lebih lanjut.

Sebelumnya, pelantikan PPPK tahap I ini sempat tertunda akibat munculnya polemik terkait dugaan adanya ‘honorer siluman’ dalam daftar peserta yang dinyatakan lolos seleksi. Dugaan tersebut menyebabkan penundaan pelantikan karena pemerintah daerah perlu memastikan keabsahan seluruh data peserta.