Kemenkes Tanggapi Soal Polemik Kelas BPJS Kesehatan Dihapus

Reporter: gale |

Editor: radian |

Jumat , 17 May 2024 - 23:11

ist Tanggapan Kemenkes soal BPJS Kesehatan dihapus.--

kemenkes tanggapi soal polemik kelas bpjs kesehatan dihapus                            curupekspress.bacakoran.co - keputusan pemerintah menerapkan sistem kelas rawat inap standar (kris) bagi peserta bpjs kesehatan, menuai sorotan publik.
sistem kelas rawat inap standar (kris) sebagaimana tertuang dalam peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan nasional (jkn).
menanggapi hal tersebut, juru bicara kementerian kesehatan (kemenkes) dr. mohammad syahril mengatakan, tujuan perpres ini adalah menjamin masyarakat sebagai peserta bpjs kesehatan agar mendapatkan perlakuan yang sama.
perlakuan yang sama tersebut di antaranya melalui sarana dan prasarana untuk ruang rawat inap, disebut dengan kelas rawat inap standar (kris).
baca juga:dpr usulkan money politics dilegalkan
ada 12 komponen yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan untuk mencapai kris. sebagian fasilitas kesehatan sudah memenuhi 12 kriteria tersebut tetapi masih ada yang belum memenuhi kriteria tersebut. 
karena itu, implementasi ini masih dalam proses. sampai dengan 1 juli 2025, sistem kelas rawat inap di rumah sakit di indonesia untuk peserta bpjs kesehatan masih dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. 
“kris merupakan upaya untuk perbaikan layanan dan keselamatan pasien, termasuk pasien peserta bpjs,"ujar dr. syahril pada konferensi pers, dikutip jumat 17 mei 2024.
sebagai contoh, masih banyak di rumah sakit untuk layanan kelas 3 memiliki 8 sampai 12 tempat tidur dalam satu ruang perawatan dan memiliki kamar mandi terpisah di luar ruangan rawat inap. "melalui perpres ini, nantinya maksimal 4 tempat tidur dalam satu ruang perawatan dan ada kamar mandi di tiap ruangan,” sambungnya.
perpres nomor 59 tahun 2024 juga sudah mengamanatkan kementerian dan lembaga terkait melakukan evaluasi dan hasil evaluasi itu akan menjadi acuan untuk penetapan manfaat, tarif, dan iuran.
dengan demikian, hasil evaluasi berupa ketetapan baru akan diterapkan paling lambat 1 juli 2025.
kepala pusat kebijakan pembiayaan dan desentralisasi kesehatan dr. ahmad irsan a. moeis menegaskan, selama masa transisi penerapan perpres 59/2024 sampai 30 juni 2025. 
semua rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan bpjs akan menyesuaikan sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan amanat perpres itu.  sementara itu, evaluasi terhadap tarif, manfaat, dan iuran akan dilaksanakan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait.
“nanti atas hasil evaluasi tersebut akan dilihat penetapan tarif, manfaat, dan iurannya. jadi, apakah dibutuhkan iuran baru, tarif baru, dan manfaatnya ini dievaluasi yang menyeluruh,"kata irsan. 
nanti baru setelah hasil evaluasinya, penetapan iuran, tarif dan manfaat barunya, paling lambat 1 juli 2025.. 
saat ini sebagian rumah sakit sudah dalam proses penerapan kris. dari 3.176 rumah sakit secara nasional, ada 3.060 yang akan mengimplementasikan kris. 
sampai dengan 30 april ini, 2.558 rumah sakit sudah siap mengimplementasikan kris berdasarkan hasil survei 12 kriteria kris. 
"jadi, rumah sakit pemerintah maupun swasta tetap memberikan layanan untuk peserta bpjs kesehatan dan non-bpjs kesehatan," kata dr. syahri. 
ditiap rs ada kewajiban untuk menyediakantempat tidurnya untuk kris yaitu di rs pemerintah sebanyak minimal 60 persen dan di rs swasta sebanyak minimal 40 persen.