Ombudsman Pastikan Wali Murid yang Lapor Kejanggalan PPDB Bakal Dirahasiakan

Reporter: gale |

Editor: radian |

Minggu , 07 Jul 2024 - 07:00

ist Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rai.--

ombudsman pastikan wali murid yang lapor kejanggalan ppdb bakal dirahasiakan                            bacakorancurup.com  - ombudsman ri memastikan laporan yang masuk ke pihaknya akan dirahasiakan jika dirasa diperlukan.
hal ini menyusul kasus banyaknya orang tua atau wali murid yang melaporkan kasus kejanggalan ppdb ke ombdusman ri menjelang tahun ajaran baru. 
"sebenernya semua laporan dilindungi, data pelapor dirahasiakan jika dirasa perlu," ujar anggota ombudsman ri indraza marzuki rais dalam konferensi pers via zoom jumat 5 juli 2024. 
baca juga:berikut 12 calon kabupaten dan kota baru di provinsi riau, apa saja?
indraza juga mengatakan bahwasanya para orang tua yang melapor kejanggalan ppdb tak perlu khawatir mendapat ancaman atau intiminasi dari pihak sekolah. 
"namun yang terjadi tahun lalu yang biasanya yang melakukan sesuatu atau ancaman ke pihak orang tua yang melapor itu bukan dari pihak sekolah, itu dari pihak dinas," tambahnya. 
ombudsman ri memastikan melindungi semua pelapor, dan para orang tua yang merasa ada kejanggalan untuk ppdb ini. 
"kita melindungi semua, semua laporan. kembali lagi, kadang juga ada kita temukan kasus, ada yang melapor ke kita, lalu sudah kita rahasiakan, eh malah dia yang lapor ke orang-orang kalo udah lapor ke ombudsman yaudah kena lah dia, diintimidasi dan lain-lain," paparnya.
"kami membuka konsultasi bagi para orang tua terkait kejanggalan ppdb ini, jangan takut. kalo ada perlindungan yang dirasa perlu kami lakukan," tandasnya. 
sebagai informasi, ombudsman ri menemukan beberapa kejanggalan terkait ppdb 2024/2025. 
adapun temuan sementara ombudsman ri ialah: 
1.minimnya kepatuhan dan pemahaman penyelenggara dalam menjalankan regulasi ppdb 
2. belum optimalnya pendampingan dari kementerian kepada daerah dan satuan pendidikan terkait hal-hal teknis dalam penyelenggaraan ppdb
3. minimnya alokasi anggaran dalam penyelenggaraan ppdb 
4. minimnya tindakan tegas dari pengambil kebijakan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan ppdb.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran CURUP EKSPRESS 10 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan