Eks Bupati Langkat Divonis Bebas dalam Kasus Kerangkeng Manusia

Reporter: gale |

Editor: radian |

Kamis , 11 Jul 2024 - 11:00

ist Eks Bupati Langkat lolos dari hukuman 14 Tahun Penjara usai PN Stabat memvonis Bebas terbit Perangin Angin.--

eks bupati langkat divonis bebas dalam kasus kerangkeng manusia                              bacakorancurup.com - majelis hakim pengadilan negeri stabat menjatuhkan vonis bebas terhadap eks bupati langkat, sumatera utara. 
dalam putusan yang diketuk andriansyah, eks bupati langkat terbit rencana perangin-angin bebas atas dakwaan tindak pidana perdagangan orang (tppo). 
hal ini diputus pada sidang vonis yang dibacakan pada senin, 8 juli 2024 kemarin. hakim menilai terbit rencana perangin-angin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tppo berupa kerangkeng manusia.
selain itu, tindakan tersebut tidak ada hubungannya dengan terdakwa.  
baca juga:1 kabupaten pisah dari bengkulu, masuk ke provinsi andalas : 5 daerah bergabung! 
"majelis hakim berpendapat, perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak ada kaitannya dengan apa yang dialami korban berdasarkan keterangan saksi anak binaan di persidangan.
membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, memulihkan hak-haknya dalam kemampuan serta harkat martabatnya. menyatakan permohonan restitusi ditolak," kata andriansyah sambil mengetuk palu, senin, 8 juli 2024.  
dalam dakwaannya, jaksa menilai kerangkeng tersebut menjadi kandang para pekerja kebun sawit yang melawan perintahnya. selama dalam kurungan, para korban mengalami hingga empat orang diantaranya tewas. 
lucunya, empat orang pengelola kerangkeng itu sebelumnya diputus bersalah melakukan tppo dan telah divonis bersalah.
keempatnya yakni terang ukur sembiring, jurnalista subakti dan rajesman ginting, masing-masing tiga tahun penjara. suparman perangin-angin divonis lebih ringan, dua tahun bui.
 
jaksa langsung kasasi
putusan hakim direspons oleh jaksa penuntut umum sai sintong purba dari kejaksaan negeri langkat dengan kasasi.
jpu berkeyakinan jikat terdakwa melanggar pasal 2 ayat (2) jo pasal 7 ayat (1) jo pasal 10 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tppo. 
sebelumnya, terbit dituntut dengan hukuman 14 tahun penjara, denda rp 500 juta dan restitusi sebesar rp 2,3 miliar kepada 11 korban atau ahli warisnya. 
"jika terdakwa tidak mampu membayar restitusi, paling lama 14 hari setelah putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, diganti dengan pidana penjara selama satu tahun," ujar sintong. 
alasan jaksa menilai tindakan kerangkeng itu masuk dalam dalam tppo karena adanya dua barang bukti.
barang bukti itu adalah dua unit mobil atasnamanya, tanah dan bangunan pabrik kelapa sawit pt dewa rencana peranginangin di dusun 3 raja tengah, kecamatan kuala. 
terdakwa dituding tidak mendukung program pemerintah yang ingin melindungi hak-hak warga negara indonesia, perbuatannya menimbulan trauma mendalam bagi saksi dan korban. 
"terdakwa selaku kepala daerah seharusnya memberi contoh yang baik kepada warganya. dia pernah dihukum dalam tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap," ungkap sintong. 
sedangkan terbit, begitu mendengar ucapan hakim, dia langsung sujud syukur dan menangis. 
memeluk keluarga dan para simpatisannya yang memenuhi ruang sidang. usai persidangan, saat diwawancarai, dia berterima kasih kepada majelis hakim.
menurutnya terbit, putusan andriansyah benar dan sesuai fakta persidangan.