Nama Erick Thohir Terseret Kasus Dugaan Korupsi DJKA, KPK: Berpeluang Untuk Diperiksa

BACAKORANCURUP.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Kementerian Perhubungan. 

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Tessa Mahardhika setelah ditanyai soal adanya aliran dana yang mengalir ke rumah aspirasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf yang berasal dari kebijakan Erick Thohir yang menyebut dana gotong-royong. 

"Ya semua informasi yang dibutuhkan penyidik tentunya dalam rangka pemenuhan unsur perkara pasti akan ditanyakan tidak hanya kepada yang bersangkutan, tetapi kepada saksi-saksi lain, dan siapa pun bila kesaksiannya dibutuhkan tentunya akan kita mintai keterangan,"kata Tessa dikutip pada Rabu, 21 Agustus 2024. 

"Siapa yang akan dimintai keterangan, kapan dipanggil itu tergantung pada rencana penyidikan yang dibuat oleh satgasnya satgas penyidikan," lanjutnya. 

Sebebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi ketika diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Hal itu disampaikan Hasto seusai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK sebagai saksi dalam dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Hasto menjelaskan bahwa dirinya ditanya soal kapasitasnya sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Joko Widodo - Maruf Amin pada pemilihan Presiden 2019. 

Ia juga mengungkapkan bahwa Erick Thohir yang merupakan Ketua Tim Pemenangan meminta kepada jajarannya untuk bergotong-royong menggalang dana. 

"Saat itu berdasarkan kebijakan dari Ketua Tim pemenangan, Bapak Erick Thohir dikatakan bahwa ada pihak-pihak sesama jajaran menteri yang kemudian bergotong royong dan kemudian bertemulah dengan pak Adi Darmo dengan Bapak Budi Karya Sumadi," kata Hasto kepada wartawan pada Selasa, 20 Agustus 2024.