Pendidikan Jangan jadi Komoditas dan Retorika Politik, Ini Kata KP2

BACAKORANCURUP.COM - Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini, Komunitas Peduli Pendidikan (KP2) Rejang Lebong menginginkan, agar para Calon Kepala Daerah (Cakada) tidak menjadikan sektor pendidikan sebagai komoditas politik dan retorika semata. Baik itu untuk tingkat provinsi Bengkulu maupun tingkat Kabupaten Rejang Lebong.

Apalagi diketahui, isu pendidikan selalu digadang-gadangkan dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat tanpa dibarengi dengan komitmen yang tinggi untuk mengimplentasikannya saat terpilih.

"Selama ini kami menilai sektor pendidikan masih kurang mendapatkan perhatian serius dan bahkan terkesan setengah hati. Hal ini terlihat dari masih banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi ditengah masyarakat terutama di satuan pendidikan. Seperti persoalan PPDB, minimnya fasilitas pendidikan, pemerataan guru, hingga biaya pendidikan yang seringkali membuat orang tua siswa merasa terbebani," kata Ketua Umum KP2 Rejang Lebong Helmi SS MPd.

BACA JUGA:MIM 10 RL Terapkan Bimbel Calistung Siswa

BACA JUGA:Komitmen Tingkatkan Prestasi Akademik dan Non Akademik

Belum lagi kata dia, sistem pengangkatan kepala sekolah yang menjadi ujung tombak satuan pendidikan seringkali mengabaikan peraturan yang ada, yakni Permendikbud nomor 40 tahun 2021.

Sehingga dengan begitu lanjutnya, hanya menambah panjang daftar persoalan pendidikan yang terjadi didaerah.

"Selain daripada itu, amanat konstitusi pasal 31 ayat (4) dan pasal 49 UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang anggaran pendidikan. Minimal 20% dari APBD seharusnya dapat direalisasikan agar kebutuhan sektor pendidikan bisa terpenuhi," jelasnya.

Karena itu pihaknya juga berharap, siapapun pemimpin baru baik Gubernur atau wakil Gubernur dan Bupati atau wakil Bupati yang terpilih nanti.

Bisa memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan dunia pendidikan. Apalagi kata dia, sudah banyak putra daerah Bengkulu yang memiliki posisi penting di tingkat pusat baik eksekutif maupun legislatif.

"Dengan banyaknya pemimpin asal Provinsi Bengkulu dan Rejang Lebong di tingkat eksekutif dan legislatif. Sudah seharusnya menjadi peluang yang sangat baik bagi kepala daerah untuk membangun komunikasi dan bersinergi untuk membantu rakyat. Namun yang paling penting, jangan sampai pendidikan dicampur adukan dengan politik," tandasnya.