KPU Evaluasi Debat Capres Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, akan mengevaluasi penyelenggaraan debat perdana pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang berlangsung di Kantor KPU, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023. Hasyim mengatakan, keterlambatan pelaksanaan debat yang seharusnya dimulai pukul 19.00 WIB, menjadi pukul 19.20 WIB, seiring penyesuaian tamu undangan yang hadir langsung. 

"Namanya banyak orang, butuh penyesuaian," ujar Hasyim melalui keterangan tertulisnya, Selasa 12 Desember 2023. 

Selain itu, Hasyim merespons permintaan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, terkait penambahan sesi tanya jawab.  

Meskipun sebagian besar debat fokus pada tanya jawab, Hasyim menjelaskan perbedaan dalam segmen 2, 3, 4, dan 5. 

"Saya kira dari 6 segmen, ada 4 segmen full tanya jawab. Segmen pertama berisi visi misi program masing-masing calon, segmen terakhir masing-masing calon menyampaikan closing statement. Sesungguhnya segmen 2 ,3, 4, dan 5 boleh dikatakan full pertanyaan," jelas Hasyim. 

Hasyim menegaskan, format debat tidak akan mengalami perubahan. 

Debat kedua hingga kelima akan tetap mengikuti format debat pertama, baik untuk calon presiden maupun calon wakil presiden. 

"Tidak ada perubahan format, sudah disepakati sejak awal formatnya," tambahnya. 

KPU menetapkan jadwal pelaksanaan debat capres dan cawapres pada Pilpres 2024 yang berlangsung selama masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. 

Setelah debat pertama, selanjutnya kegiatan serupa dilakukan pada 22 Desember 2023. Debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024.

Sementara itu, debat terakhir berlangsung pada 4 Februari 2024. Lima kali debat capres-cawapres ini dilaksanakan di Jakarta. 

Debat capres akan dilangsungkan tiga kali, sedangkan debat cawapres dua kali. Walau begitu, pasangan capres-cawapres harus hadir pada lima kesempatan debat itu. 

Adapun tema debat pertama meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. 

Tema debat kedua adalah ekonomi yang mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.