Soal UN Diberlakukan 2026, P2G Buka Suara

BACAKORANCURUP.COM - Sebagaimana diketahui, Pemerintah akan kembali menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2026 mendatang. Akan tetapi, apakah format ujian sebagai penentu kelulusan atau tidak, belum bisa dipastikan.

Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri turut buka suara.

Menurutnya, Kemendikdasmen jangan dulu gegabah menghidupkan kembali UN di dalam dunia pendidikan. Sebelum UN diadakan kembali, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Kemendikdasmen.

"Apabila UN digunakan sebagai penentu kelulusan siswa, ini jelas harus ditolak. Karena bersifat high - stakes testing bagi murid," kata Iman dilansir dari rilis P2G, Minggu, 5 Januari 2025.

BACA JUGA:Berikut Syarat Daftar Beasiswa Unggulan, Bisa Kuliah Gratis S1 dan S2

BACA JUGA:Tidak Lulus PPPK 2024, Honorer Otomatis Diangkat jadi ASN Paruh Waktu, Tapi Ini Aturannya!

Adapun sebab lain mengapa UN harus dipertimbangkan lagi, pertama, asesmen terstandar bagi murid yang diselenggarakan itu harus jelas tujuan, fungsi, anggaran pembiayaan, kepesertaan, instrumen, gambaran teknis, dan dampaknya.

Selanjutnya yang harus diperhatikan juga ialah kriteria asesmen bagi murid yang bertujuan mengevaluasi sistem pendidikan.

Yaitu asesmen dirancang sesuai tujuan sistem pendidikan, asesmen bersifat low-stake (tidak berisiko apapun terhadap capaian akademik murid).

"Dan asesmen yang memuat informasi komprehensif dari segi input, proses, dan output pembelajaran," tambahnya.

Iman juga menyebutkan, fungsi UN di masa lalu mencampuradukkan fungsi asesmen sumatif bagi murid, formatif bagi sekolah.

Tidak sampai disitu, bahkan dijadikan alat menyeleksi murid masuk ke jenjang pendidikan di atasnya dalam proses PPDB yang menggunakan nilai UN. Nilai UN tertera di belakang ijazah sebagai bentuk sertifikasi (penyertifikatan) capaian belajar masing-masing siswa.

"UN pada masa lampau sangat tidak adil, dimana UN hanya berorientasi kognitif, mendistorsi proses pendidikan itu sendiri, dan mengkotak-kotakan mana mata pelajaran penting dan yang tidak," jelas Iman.

Lagi-lagi Iman menyebutkan, pada era Anies Baswedan dan Muhajir Effendi sebagai Mendikbud, UN tetap diadakan tetapi tidak lagi sebagai penentu kelulusan siswa.