Cek, Ribuan Penerima Bansos di Rejang Lebong Dicoret!

BACAKORANCURUP.COM  - Sejak tahun 2013 lalu, ribuan penerima Bantuan Sosial (Bansos) di Rejang Lebong diketahui sudah mulai dihapus oleh Pemerintah Pusat.

Penghapusan tersebut dilakukan pada kegiatan re-sertifikasi atau asesmen kembali data KPM lama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui para pendamping.

Koordinator PKH Kabupaten Rejang Lebong Firdaus SPdI menyampaikan, untuk angka pastinya pihak PKH tidak bisa menyebutkan nominalnya.

Akan tetapi jika diperkirakan, sejak beberapa tahun silam jumlah KPM yang dihapus ada sekitar 3 ribu KPM.

BACA JUGA:312 Randis Nunggak Pajak

BACA JUGA:Korban Tenggelam di Bendungan Trokon Meninggal Dunia Ternyata Pelajar SMKN Rejang Lebong, Begini Kronologisnya

"Pada tahun 2020 lalu, jumlah KPM PKH kita yang terinput melalui Bank BRI ada sebanyak 12 ribu KPM. Namun karena adanya re-sertifikasi, jumlah KPM kita di Rejang Lebong saat ini hanya tersisa sekitar 8 ribu KPM. Jadi bisa disimpulkan, ada sebanyak kurang lebih 3 ribu KPM yang sudah dikeluarkan," ujarnya.

Adapun alasan kenapa KPM tersebut dikeluarkan kata Firdaus, karena dianggap sudah tidak layak lagi menerima bantuan, sudah meninggal, dan juga berbagai alasan lainnya yang membuat data KPM tersebut harus dicoret atau digantikan.

"Setiap tahun dilaksankan yang namanya re-sertifikasi untuk mendata ulang KPM PKH ini. Karena tujuan dari pemberian bantuan PKH ini sendiri, untuk mengentaskan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Karena itu jika KPM sudah dianggap mampu dan tak layak menerima bantuan, maka data KPM yang bersangkutan akan dihapus sesuai dengan pendataan yang dilakukan di lapangan," jelasnya.

Disamping itu kata Firdaus, dari 8 ribu KPM yang terdata sebagai penerima PKH di Rejang Lebong sendiri.

Ada sekitar 3 ribu KPM baru yang didata oleh pihak POS, sementara 5 ribu KPM lainnya merupakan KPM lama yang terinput oleh Bank BRI.

Untuk pendataan yang dilakukan POS sendiri terangnya, saat ini belum memiliki rekening tetap untuk pencairan Bansos yang diberikan.

Sehingga sementara waktu, pencairan Bansos yang dilakukan melalui via POS dan diberikan secara tunai oleh para KPM.

"Dengan adanya perubahan data yang dilakukan, bisa dikatakan saat ini ada sekitar 3 ribu KPM baru yang didata sebagai penerima Bansos PKH. Dan data tersebut sewaktu-waktu bisa saja berubah, karena saat ini sudah diterapkan yang namanya muskel dan musdes untuk verifikasi data. Jadi pada pelaksanaan muskel atau musdes itu, nama-nama KPM akan terus divalidasi, masih layak atau tidak untuk menerima bantuan," tutupnya.