BACAKORANCURUP.COM - Hingga saat ini tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) non sertifikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu belum juga cair.
Pasalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu belum mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) triwulan III tersebut.
Kepala BKAD Provinsi Bengkulu Dr Haryadi SPd MM MSi mengatakan, ketika pengajuan itu telah dilakukan, maka pencairan TPG dan Tamsil akan segera diproses.
"Kalau masuk pengajuannya pihak keuangan merealisasikan," tegas Haryadi, Senin 4 November 2024
BACA JUGA:DISUKA Basmi Sampah, Hapus Retribusi Masuk TPA
BACA JUGA:Harga Tiket Pesawat Bengkulu-Jakarta Turun
Haryadi mengatakan, pemprov tidak bisa memberikan batasan waktu untuk mengajukan pencairan TPG dan Tamsil. Karena tugasnya, hanya memproses pencairan hak guru tersebut.
"Jadi kita tunggu," tambahnya.
Untuk anggaran TPG dan Tamsil, menurut Haryadi, tidak lagi ada persoalan. Sebab, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) telah mencairkan anggaran tersebut ke kas daerah. Dana yang diterima cukup signifikan, yakni sekitar Rp 39,1 miliar untuk TPG dan Rp 362 juta untuk Tamsil.
"Kalau anggarannya tidak ada masalah, cukup untuk membayarkan TPG dan Tamsil," beber Heryadi.
Haryadi meyakini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang memproses pengajuan pencairan hak guru tersebut. Karena, tunjangan tersebut akan langsung diterima lewat rekening masing-masing para guru tersebut.
"Kita yakin, segera proses dan segera meluncur ke penerima masing-masing," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Dikbud Provinsi Bengkulu Saidirman SE MPd mengatakan, saat ini Dikbud sedang mendata penerima dana TPG dan Tamsil untuk guru ASN non sertifikasi tingkat SMA/SMK/SLB di Provinsi Bengkulu triwulan IV tahun 2024. Sebab, berdasarkan data sementara, terdapat penambahan jumlah penerima TPG juga Tamsil untuk realisasi penerimaan bulan Oktober, November dan Desember 2024.
"Pendataan masih kita lakukan. Sementara ini masih terdapat perbaikan terkait dengan penyesuaian pegawai yang pensiun dan pegawai yang baru menerima. Kemungkinan ada penambahan," terang Saidirman.