BACAKORANCURUP.COM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyiapkan 169.369 prajuritnya guna mengamankan Pilkada serentak 2024.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merinci 139. 339 prajurit dari TNI Angkatan darat (TNI AD), 19.793 prajurit dari TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan 10.237 orang dari TNI Angkatan Udara.
"Untuk mengamankan Pilkada serentak TNI mengerahkan personel sebanyak 169.369 orang yang terdiri dari TNI Angkatan darat 139.339 orang, TNI AL 19.793 orang dan TNI AU 10.237 orang," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin, 25 November 2024.
Selain itu, kata Agus, pihaknya juga telah menyiagakan Alutsista TN dalam rangka pengamanan serta distribusi logistik.
"TNI AD menyiapkan pesawat kasa 212 dari bus penerbad helibel truk sebanyak 1871 unit dari berbagai satuan yang dikerahkan di tiap-tiap wilayah kemudian TNI Angkatan Laut menyiapkan 4 KRI yaitu KRI Semarang di Kormada 1, KRI Makassar Kormada 2, KRI Teluk Wondana Kormads 3, dan KRI Banda Aceh di Kolinlamil Jakarta," imbuhnya.
BACA JUGA:Mampir Guyon, Oleh: Dahlan Iskan
BACA JUGA:Ini Surat Edaran Libur Pilkada 2024, Anak Sekolah dan Perkantoran Libur Semua?
Selanjutnya, TNI AU menyiapkan Boeing 737, dan Heli Caracal. Kemudian Super Puma, Kemudian Hercules C-130, dan CASA 212.
"TNI AD akan menggelar 139.339 personel yang tersebar di 15 Kodam termasuk Kopasus dan Kostrad," imbuhnya.
Sementara, TNI AL akan mengerahkan 19.793 personel, termasuk pasukan Marinir yang akan melakukan patroli wilayah bersama Polri. Sedangkan TNI AU akan mengerahkan 10.237 personelnya dari semua pangkalan udara (lanud) baik tipe A, tipe B pun tipe C di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Agus menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai strategi untuk memastikan kelancaran proses demokrasi menjaga stabilitas sosial dan mengurangi ancaman keamanan.
"Pertama, penguatan penegakan hukum. Berupa penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai penyimpangan dalam pilkada seperti praktek money politik kampanye hitam dan manipulasi hasil suara," paparnya.
Agus mengatakan pihaknya juga telah membuat program edukatif yang dilakukan secara masif untuk memberikan pengertian kepada masyarakat terkait demokrasi yang sehat.
"Yang kedua adalah program edukasi politik masif melalui edukasi yang dilaksanakan secara masif sebelum pelaksanaan pilkada untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses demokrasi yang sehat dan pentingnya partisipasi yang bertanggung jawab," ujar Agus.
"Ketiga adalah monitoring dan pengawasan yang ketat, dengan pelibatan pihak-pihak independen seperti Bawaslu, KPU, dan lembaga masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pilkada," lanjutnya.