BACAKORANCURUP.COM - Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Lili Romli, angkat bicara tentang usulan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih DPRD. Disway merchandise
Menurut Prabowo, usulan tersebut digulirkan karena Pilkada berbiaya mahal.
Pilkada 2024 dinilai memiliki biaya yang cukup tinggi, dan hal ini menjadi perhatian serius berbagai pihak.
Profesor Lili Romli, menyatakan bahwa perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan sistem Pilkada langsung maupun tidak langsung.
"Semua perlu di identifikasi sehingga menjadi jelas dan terang benderang," katanya saat dihubungi, Senin 16 Desember 2024.
Menurutnya, kajian tersebut akan memberikan gambaran yang jelas tentang mana sistem yang lebih ekonomis dan efisien.
Ia mengungkapkan bahwa Pilkada langsung, meskipun memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya, menghadapi beberapa masalah serius, seperti politik uang, politik dinasti, dan dominasi oligarki.
"Secara kasat mata, plusnya rakyat langsung memilih pemimpinnya, kepala daerahnya, semua orang melalui calon perorangan atau melalui partai bisa maju. Tapi problemnya, money politics, politik dinasti, dan oligarki," tegasnya.
Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa biaya yang dikeluarkan dalam Pilkada menjadi sangat besar.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah konsep Pilkada asimetris.
BACA JUGA:Komisi II DPR RI Wanti-wanti MK Usut Perkara Sengketa di Pilkada 2024
BACA JUGA:Kalah di Pilkada 2024, Krisdayanti Kembali ke Dunia Musik
"Mungkin berdasarkan kajian dan evaluasi tersebut, mungkin ada jalan tengah dengan mengusulkan bahwa perlu pilkada asimetris di mana ada daerah yang dilaksanakan secara langsung, ada yang tidak langsung melalui DPRD," ungkapnya.
Dalam sistem ini, masing-masing daerah akan memiliki indikator atau tolak ukur tertentu untuk menentukan apakah mereka melaksanakan Pilkada langsung atau melalui DPRD.
Namun, persoalan utama tetap pada efektivitas alat peraga kampanye (APK) yang dianggap semakin kurang berguna dalam Pilkada 2024.