Mengulik BPI Danantara, Mesin Baru Penggerak Ekonomi Indonesia Era Prabowo

Untuk memperkuat dasar hukum pendirian Danantara, pemerintah dan DPR telah bekerja keras dalam menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Perubahan ini akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna ke 12 DPR Masa Sidang II Tahun 2024-2025 pada 4 Februari 2025.

Dengan strategi yang terencana dan kepemimpinan yang kuat, BPI Danantara diharapkan mampu menjadi pilar baru dalam perekonomian nasional, mengoptimalkan pengelolaan aset negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi yang berkelanjutan.

Keberhasilan badan ini akan menjadi cerminan efektivitas kebijakan ekonomi di era pemerintahan Prabowo Subianto.