BACAKORANCURUP.COM - Aliansi Mahasiswa Bengkulu menggelar aksi di Simpang Lima Ratu Samban, Kota Bengkulu, Rabu 19 Februari 2025. Mereka menyuarakan keresahan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan.
Dalam aksi tersebut para mahasiswa menuntut pemerintah pusat untuk mengkaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Menurut mereka, kebijakan tersebut tidak mencerminkan komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan dan kesehatan di Indonesia.
"Kami melihat kebijakan efisiensi anggaran ini belum berpihak kepada rakyat. Pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah," ujar Presma Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Muhammad Mufti Yasid.
Para mahasiswa juta membawa berbagai spanduk dan poster dengan tulisan bernada kritis, seperti #DaruratPendidikan dan #IndonesiaGelap. Mereka menilai kebijakan pemerintah saat ini semakin menjauhkan masyarakat dari akses pendidikan yang layak.
"Kami menilai kebijakan pemerintah saat ini semakin menjauhkan masyarakat dari akses pendidikan yang layak, pemerintah hanya sibuk dengan investasi, padahal pendidikan itu juga investasi masa depan," tambah Mufti.
Selain itu, Salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Rina Sari mengatakan, biaya pendidikan yang semakin mahal menjadi bukti nyata bahwa pendidikan belum menjadi prioritas.
“Kami ingin pemerintah lebih serius dalam menangani masalah ini. Jangan sampai pendidikan hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja," tegasnya.
Selain menyoroti pendidikan, massa aksi juga menyinggung sektor kesehatan yang dianggap masih jauh dari kata ideal. Mereka menuntut pemerintah meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
"Tidak hanya pendidikan, pemerintah juga harus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu, masih banyak rakyat miskin belum mengakses layanan kesehatan," tuturnya.
Aksi ini berlangsung damai. Beberapa perwakilan mahasiswa juga meminta audiensi dengan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
"Kami berharap tuntutan ini didengar dan segera ditindaklanjuti. Jangan sampai pemerintah menutup mata terhadap kondisi rakyat," tutupnya.