Curupekspress.bacakoran.co - Berdasarkan hasil rapat persiapan pelaksanaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang digelar pada Jumat 16 februari pagi kemarin, diketahui serapan atau capaian penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BOKB Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 masuk posisi rendah untuk di Provinsi Bengkulu.
Sebagaimana diungkapkan Kabag Pembangunan, Noviansyah bahwa, capaian penyerapan DAK BOKB Rejang Lebong ada diangka 78,5 persen dan dari penilaian BKKBN Provinsi Bengkulu angka tersebut termasuk rendah.
"Kita Pemkab Rejang Lebong dapat surat dari BKKBN Provinsi Bengkulu yang isinya bahwa Rejang Lebong ini pencapaian serapan DAK BOKB tahun 2023 itu diangka 78,5 persen dan itu tergolong rendah untuk capaian se Bengkulu," ungkapnya.
Ia menerangkan, setelah dibahas dan dirapatkan bersama OPD terkait yakni DP3APPKB. Ternyata terdapat sejumlah kendala yang dialami di OPD tersebut, sehingga serapan DAK BOKB nya tidak optimal.
BACA JUGA:Ini Jadwal Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tingkat PPK di Rejang Lebong!
BACA JUGA:Ini Hasil Monitoring Pemilu oleh Bawaslu Rejang Lebong, Ada Temuan?
"Maka kami undang OPD terkait apa yang menjadi kendala dan kita kaji sebelum masuk ke pelaksanaan penggunaan dana tahun 2024," ucapnya.
Adapun beberapa kendala yang dialami tersebut, kata dia, antara lain adanya perubahan satuan harga di pengadaan BKBKIT atau alat untuk penyuluhan KB yang disediakan anggaran sebesar Rp 18 juta per unit, tetapi pada saat pelaksanaan pagunya berubah menjadi Rp 12 juta per unit.
"Sehingga itu menjadi sisa, karena dari segi harga pengadaan BKBKIT itu sudah berubah saat dianggaran awal. Dan itu sudah turun dari pusatnya," ujar dia.
Kemudian di DAK BOKB juga telah dianggarkan untuk biaya fasilitas wifi internet pada setiap balai KB kecamatan.
Akan tetapi faktualnya di lapangan ada beberapa kecamatan di Rejang Lebong yang tidak memiliki akses internet, sehingga dana itu tidak bisa dibelanjakan sepenuhnya.
"Oleh karena itu maka secara otomatis dananya masih tersisa," katanya.
Terkait ini, tambah dia, di rapat-rapat berikutnya bisa jadi nanti DAK pada OPD lain juga akan menjadi tema pembahasan.
Misal DAK pada Dinas Kesehatan, DAK di RSUD, di Dinas PUPR atau OPD lain yang memiliki DAK sesuai dengan kebutuhan akan menjadi bahasan rapat.
"Dan kebetulan di rapat awal ini temanya Dinas KB," tukasnya.