Tim Satker KemenPUPR Lakukan Peninjauan Sekolah Rintisan di Rejang Lebong, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2026

BACAKORANCURUP.COM – Rencana pembangunan sekolah rintisan di Kabupaten Rejang Lebong mulai menunjukkan progres nyata. Tim Satuan Kerja Prasarana Strategis Nasional (Satker PSN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah Bengkulu melakukan survei lapangan ke lokasi calon sekolah di kawasan BLKM Cawang, Kecamatan Selupu Rejang, Senin (3/11).

Kunjungan ini menjadi langkah awal menuju realisasi pembangunan fasilitas pendidikan baru yang akan mulai dikerjakan pada tahun 2026 mendatang.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) turut mendampingi langsung proses survei tersebut.

BACA JUGA:Desa Air Bening dan Cawang Lama Masuk 10 Besar Desa Wisata Tingkat Provinsi Bengkulu 2025

BACA JUGA:45 Honorer Satpol PP di Rejang Lebong Dirumahkan

Kepala Bappeda Rejang Lebong, Afreda Rotua Purba, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai dukungan administratif untuk memperlancar proses pembangunan. Menurutnya, masih ada beberapa dokumen teknis dan legalitas yang sedang dilengkapi sebelum pelaksanaan proyek dimulai.

“Survei ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan fasilitas pendidikan di Rejang Lebong. Kami dari pemerintah daerah siap menindaklanjuti seluruh persyaratan yang diminta agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan sesuai rencana,” ujar Afreda.

Selain lokasi di Cawang, pemerintah daerah juga menyiapkan alternatif lahan seluas delapan hektar di kawasan belakang Kantor Camat Bermani Ulu Raya untuk pembangunan sekolah rakyat yang akan dikembangkan sebagai pusat pendidikan berbasis komunitas.

BACA JUGA:Batu Lebar di Desa Lubuk Kembang Simpan Jejak Sejarah Leluhur

BACA JUGA:Praktisi Hukum di Curup Tanggapi Vonis Hukuman Mati Gunawan

Untuk memastikan kesiapan di lapangan, tim Satker PSN juga berkoordinasi dengan sejumlah OPD terkait seperti Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Kolaborasi lintas sektor ini diperlukan agar seluruh aspek teknis dan administratif termasuk sertifikat lahan, surat minat kepala daerah, peta topografi, hingga kesesuaian tata ruang wilayah (RTRW) dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Bupati Rejang Lebong, H. M. Fikri Thobari, S.E., M.A.P., melalui arahannya meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dalam mendukung pembangunan sekolah rintisan ini. Ia menegaskan proyek tersebut memiliki nilai strategis bagi peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan akses belajar bagi masyarakat.

BACA JUGA:Pemdes Dusun Sawah Gelar Titik Nol Tahap kedua