TAPD Optimalkan Penekanan Defisit!, OPD Terdampak Evaluasi dan Rasionalisasi

Reporter: Nike & Ari |

Editor: Radian |

Kamis , 07 Nov 2024 - 22:09

DOK/CE Gedung DPRD Rejang Lebong.--

Hampir Seluruh OPD Alami Rasionalisasi

Sementara kendati sudah kembali ke pagu tahun 2024 lalu, dengan cara penyusunan ulang oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rejang Lebong. Namun dalam pembahasan bersama Komisi yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong hampir seluruh OPD harus melakukan evaluasi anggaran dan juga rasionalisasi anggaran.

"Hampir seluruh OPD yang bermitra dengan kita, sudah diminta untuk mengevaluasi ulang anggaran, mereka mana yang paling bisa dilakukan rasionalisasi," sampai Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong Hidayatullah di Rejang Lebong.

Dikatakannya, terlebih untuk kegiatan yang memang masih dapat dilakukan penundaan, sudah pasti dicoret pihaknya secara langsung.

Dimana saat ini anggaran yang diberikan benar - benar untuk skala prioritas dan juga urgen untuk Kabupaten Rejang Lebong dan bersifat wajib.

"Yang memang wajib kita tidak rasionalisasi, seperti Dinas Kesehatan dan RSUD itu tidak ada yang dirasionalisasi, bahkan saat ini ada kasus bawah tidak semua Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) di Rejang Lebong yang mobil ambilannya beroperasi, lantaran kendala kerusakan unit, dan tidak diperbaiki, karena anggaran, jadi ini kita prioritaskan," terangnya.

Sementara senada didampai Ketua Komisi II DPRD Rejang Lebong Sanusi Pane, menyampaikan jika dari jajaran OPD yang melakukan pembahasan pada pihaknya.

Dimana seluruh anggaran mereka dievaluasi dan ada beberapa OPD yang dirasionalisasi dan juga ada yang ditambah sesuai dengan kebutuhan.

"Ada yang kita rasionalisasi ada juga yang kita tambah, sesuai dengan kebutuhan kita," jelasnya.

Disamping itu Ketua Komisi III DPRD Rejang Lebong, yang melakukan pembahasan bersama OPD, salah satunya dengan DPUPRPKP Rejang Lebong, menyampaikan, jika ada beberapa kegiatan fisik yang ditunda sampai dengan APBD Perubahan, namun kegiatan fisik yang memang urgen tetap dilanjutkan.

"Karena memang defisit kita cukup tinggi, sehingga kegiatan fisik cukup banyak mengalami rasionalisasi atau pemangkasan," sampainya.

tapd optimalkan penekanan defisit!, opd terdampak evaluasi dan rasionalisasi                            bacakorancurup.com  - berkenaan dengan defisit anggaran yang posisi sekarang masih tinggi, tim anggaran pemerintah daerah (tapd) kabupaten rejang lebong masih berusaha sekeras mungkin agar defisit itu bisa terus ditekan hingga nol.
kepala badan pengelola keuangan daerah (bpkd) kabupaten rejang lebong, andy ferdian se, saat ini tapd masih berupaya untuk menekan angka defisit yang angkanya masih tinggi.
"kita masih terus berupaya menekan angka defisit, bagaimana caranya bisa nol," ucapnya.
sebagaimana diketahui, kata dia, saat ini dprd melalui komisi-komisi tengah melakukan pembahasan bersama dengan mitra kerjanya masing-masing yakni organisasi perangkat daerah (opd) dan badan usaha milik daerah (bumd).
baca juga:giliran spbu simpang korem ditera ulang
baca juga:akhirnya jalan samping kantor bupati diperbaiki
pembahasan itu mengupas tentang program-program prioritas yang akan dijalankan tahun 2025 mendatang.
"sampai hari ini (kemarin, red) kita belum bisa memastikan angkanya berapa karena sekarang kan dpr dengan opd sedang bahas rencana tahun depan," jelasnya.
karena menurutnya, pada posisi saat ini anggaran pemkab rejang lebong sangat terbatas, sementara kebutuhan usulan kegiatan dari opd-opd cukup banyak.
"bagaimana sekarang ini mengutamakan skala prioritas dari yang prioritas," ujarnya.
diberitakan sebelumnya, badan anggaran (banggar) dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten rejang lebong dan tapd, telah membahas secara alot, terkait dengan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (rapbd) tahun 2025.
terlebih dalam membahas defisit anggaran, lewat pembahasan tersebut banggar dan tapd berhasil membuat angka defisit yang semulanya rp. 300 miliar, berada di posisi rp. 46 miliar.
"namun angka rp 46, miliar ini masih bergerak dan masih belum final," sampai wakil ketua ii dprd rejang lebong lukman effendi sh.
baca juga:permohonan pembuatan sim di rejang lebong relatif menurun
baca juga:kemenag agendakan rapat pembahasan persiapan hab 2025
hampir seluruh opd alami rasionalisasi
sementara kendati sudah kembali ke pagu tahun 2024 lalu, dengan cara penyusunan ulang oleh jajaran organisasi perangkat daerah (opd) di rejang lebong. namun dalam pembahasan bersama komisi yang ada pada dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten rejang lebong hampir seluruh opd harus melakukan evaluasi anggaran dan juga rasionalisasi anggaran.
"hampir seluruh opd yang bermitra dengan kita, sudah diminta untuk mengevaluasi ulang anggaran, mereka mana yang paling bisa dilakukan rasionalisasi," sampai ketua komisi i dprd rejang lebong hidayatullah di rejang lebong.
dikatakannya, terlebih untuk kegiatan yang memang masih dapat dilakukan penundaan, sudah pasti dicoret pihaknya secara langsung.
dimana saat ini anggaran yang diberikan benar - benar untuk skala prioritas dan juga urgen untuk kabupaten rejang lebong dan bersifat wajib.
"yang memang wajib kita tidak rasionalisasi, seperti dinas kesehatan dan rsud itu tidak ada yang dirasionalisasi, bahkan saat ini ada kasus bawah tidak semua pusat kesehatan masyarakat (pkm) di rejang lebong yang mobil ambilannya beroperasi, lantaran kendala kerusakan unit, dan tidak diperbaiki, karena anggaran, jadi ini kita prioritaskan," terangnya.
sementara  senada didampai ketua komisi ii dprd rejang lebong sanusi pane, menyampaikan jika dari jajaran opd yang melakukan pembahasan pada pihaknya.
dimana seluruh anggaran mereka dievaluasi dan ada beberapa opd yang dirasionalisasi dan juga ada yang ditambah sesuai dengan kebutuhan.
"ada yang kita rasionalisasi ada juga yang kita tambah, sesuai dengan kebutuhan kita," jelasnya.
disamping itu ketua komisi iii dprd rejang lebong, yang melakukan pembahasan bersama opd, salah satunya dengan dpuprpkp rejang lebong, menyampaikan, jika ada beberapa kegiatan fisik yang ditunda sampai dengan apbd perubahan, namun kegiatan fisik yang memang urgen tetap dilanjutkan.
"karena memang defisit kita cukup tinggi, sehingga kegiatan fisik cukup banyak mengalami rasionalisasi atau pemangkasan," sampainya.