Pilkada 2024 Marak Pelanggaran, Netralitas ASN Jadi Sorotan

Reporter: Gale |

Editor: meyin |

Sabtu , 07 Dec 2024 - 18:00

ist Netralitas ASN Jadi Sorotan.--

pilkada 2024 marak pelanggaran, netralitas asn jadi sorotan                                bacakorancurup.com - pelanggaran netralitas asn di pilkada 2024 menjadi sorotan. pegiat pemilu anik sholihatun menyoroti hal ini lebih mencuat dibanding dengan pilkada-pilkada sebelumnya. 
ia memperkirakan hal ini lantaran pilkada diselenggarakan secara serentak di 37 provinsi seluruh indonesia. 
selain itu, ia mengutip salah satu riset dari kasn yang soal faktor yang menyebabkan maraknya pelanggaran netralitas asn di pilkada 2024. 
"(saya) pernah membaca hasil risetnya kasn waktu masih ada kasn. di sana dia merilis bahwa salah satu penyebab terbesar asn tidak netral itu karena pejabat atasan langsung mereka atau kepala daerah mereka itu orang parpol," ungkap anik pada diskusi media bawaslu di kepulauan riau, 3 desember 2024. 
namun demikian, ia mengungkapkan bahwa setengah lebih pejabat pada pilkada tahun ini bukan lagi anggota partai politik. 
"pejabat yang ditunjuk (pj). kalau benar riset kasn mestinya daerah-daerah berpilkada yang dia dijabat oleh pejabat kepala daerah, zero pelanggaran netralitas asn-nya. tapi ternyata itu tidak terjadi," paparnya. 
dengan demikian, ia pun kembali mempertanyakan soal komitmen pj kepala daerah dalam menegakkan aturan soal netralitas asn. 
baca juga:bmkg prediksi kemunculan bibit siklon, perairan bengkulu juga terkena dampaknya ? simak penjelasannya
baca juga:kpu jakarta enggan berandai-andai, soal pilkada 2 putaran
"apakah pj-nya yang tidak serius menegakkan aturan soal netralitas asn atau justru pj-nya sendiri yang terindikasi tidak netral?" terangnya. 
di samping itu, ia juga meragukan netralitas asn mengingat adanya revisi uu asn nomor 20 tahun 2003 yang menghapus kasn. 
"bagaimana mau efektif menegakkan hukum soal netralitas asn kalau komisi yang dulu diberi wewenang khusus untuk mengurus dia (asn) saja sudah tidak ada?" tandasnya.
sementara berdasarkan surat edaran menpanrb terbaru, penegakan soal netralitas asn itu dikembalikan kepada bkn melalui sistem integrasi terpadu. 
dalam hal ini, bawaslu menginput data yang kemudian diberi sanksi oleh bkn. 
"saya ragu dan nggak yakin, oke, mungkin datanya diproses, direkomendasikan bawaslu banyak, tetapi nanti penegakannya gimana? jangan-jangan kembali ke ppk dan karena ppk-nya itu pemenang pilkada, data pelanggaran dari bawaslu itu justru jadi checkpoint, justru jadi red carpet para pelanggar netralitas asn." sementara itu, koordinator divisi pencegahan, parmas, dan humas bawaslu lolly suhenty mengungkapkan bahwa pihaknya menerima nyaris 2.500 laporan dugaan pelanggaran pada pilkada serentak 2024. salah satu yang turut dilaporkan adalah soal ketidaknetralan aparat. 
"dugaan ketidaknetralan aparat laporannya ada, laporannya masuk. nah ini sedang berproses juga," kata lolly.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran CURUP EKSPRESS 12 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan