Pasal Penghinaan Presiden Tak Masuk Skema Restorative Justice

pasal penghinaan presiden tak masuk skema restorative justice bacakorancurup.com - draf revisi kitab undang-undang hukum acara pidana (ruu kuhap) secara tegas mengecualikan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dari mekanisme keadilan restoratif (restorative justice). ketentuan itu tertuang dalam pasal 77 bab iv, yang mengatur bahwa kasus penghinaan terhadap simbol negara tidak dapat diselesaikan di luar jalur pengadilan. wakil ketua komisi iii dpr ri habiburokhman segera memulai pembahasan mengenai revisi undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab hukum acara pidana bersama pemerintah setelah menerima surat presiden (surpres) yang berisi persetujuan untuk membahas revisi undang-undang tersebut. "draf final rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana yang akan dibahas segera karena surpres-nya per hari ini sudah ke luar, sudah ditandatangani presiden republik indonesia pak prabowo subianto," ujarnya di kompleks parlemen, senayan, jakarta, dikutip jumat, 21 maret 2025. baca juga:inovasi kai! penumpang kereta perempuan kini bisa pilih teman sebelah? baca juga:waspada! modus penipuan baru di google maps muncul, yuk simak! habiburokhman menyebut bahwa ruu kuhap akan mencakup nilai-nilai restoratif, restitutif, dan rehabilitatif. menurutnya, ruu tersebut akan memaksimalkan penerapan restorative justice dalam menyelesaikan perkara. "kami bikin satu bab khusus restorative justice. jadi mulai penyidikan, penuntutan sampai persidangan bisa di-restorative justice-kan," ujarnya. salah satu ketentuan penting terdapat dalam pasal 77 bab iv tentang mekanisme keadilan restoratif, yang mengatur jenis tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. pasal 77 mengecualikan beberapa tindak pidana, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, pelanggaran terhadap negara sahabat dan pemimpinnya, gangguan ketertiban umum, serta pelanggaran kesusilaan. dalam pasal yang sama, kejahatan terorisme dan korupsi tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. hal itu juga berlaku untuk tindak pidana tanpa korban serta tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara, kecuali jika terjadi karena kelalaian. selain itu, tindak pidana yang mengancam nyawa seseorang, tindak pidana dengan sanksi khusus, dan kejahatan tertentu yang berbahaya atau merugikan masyarakat juga tidak bisa diselesaikan lewat restorative justice. penyelesaian melalui restorative justice bisa dilakukan jika ada permohonan dari pelaku tindak pidana, tersangka, terdakwa, atau keluarganya, serta dari korban atau keluarganya. pendekatan restorative justice juga bisa ditempuh melalui tawaran dari penyelidik, penyidik, atau jaksa penuntut umum. ketentuan ini diatur dalam pasal 76 yang membahas penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. habiburokhman menyebutkan bahwa rapat kerja untuk membahas ruu kuhap kemungkinan akan dimulai pada masa sidang berikutnya, setelah dpr ri menjalani masa reses yang dimulai pekan depan. ia juga menargetkan pembahasan ruu tersebut dapat selesai dalam waktu singkat karena jumlah pasal yang dibahas tidak terlalu banyak. "jadi paling lama dua kali masa sidang. kalau bisa satu kali masa sidang besok sudah selesai, kita sudah punya kuhap yang baru," katanya. menurutnya, revisi uu kuhap perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman sejak diberlakukan beberapa dekade lalu. selain itu, revisi ini diharapkan dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) pada januari 2026.

Tag

• # revisi kuhp
• # pasal penghinaan presiden
• # penghinaan presiden
• # restorative justice

Share

• 
• 
• 
• 
•