Kejagung Gembira Prabowo Teken Perpres Jaksa Dapat Perlindungan TNI-Polri

Reporter: Gale |

Editor: radian |

Jumat , 23 May 2025 - 19:52

ist Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar menjawab wartawan.--

c. Pelindungan pada tempat kediaman baru atau rumah aman;

d. Perlindungan terhadap harta beda;

e. Pelindungan terhadap kerahasiaan identitas; dan/atau

f. Bentuk pelindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Sementara itu, pada Pasal 11 mengatakan bahwa pendanaan penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menggunakan dana dari belanja APBN pada bagian Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Selain itu, Perpres ini mengizinkan sumber pendanaan lain yang sah dan tak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain perlindungan negara, Perpres ini juga mengatur dukungan pelaksanaan tugas kejaksaan dengan kerja sama antara Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI).Mengutip Pasal 12 ayat 2, kerja sama intelijen akan meliputi pertukaran data dan informasi serta pendidikan dan pelatihan bagi jaksa.

kejagung gembira prabowo teken perpres jaksa dapat perlindungan tni-polri                            bacakorancurup.com - kejaksaan agung tengah bergembira hingga mengucapkan terima kasih kepada presiden prabowo subianto yang telah meneken perpres nomor 66 tahun 2025. perpers tersebut tentang pelindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan ri.
"kami bersyukur dan berterima kasih atas begitu besarnya perhatian dan dukungan negara melalui bapak presiden dan pemerintah bagi institusi kejaksaan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik," kata kapuspenkum kejagung, harli siregar kepada wartawan, jumat, 23 mei 2025.
mantan kajati papua barat itu mengatakan bahwa sejatinya kejaksaan telah bekerja sama dengan tni, polri, dan lembaga lainnya dalam hal pelindungan bagi jaksa.
kendati demikian, menurut dia, keberadaan perpres ini akan menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan pelindungan bagi jaksa dan keluarganya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“namun, dengan peraturan ini, lebih menegaskan bahwa tidak perlu lagi berbeda pandang apakah suatu lembaga dapat memberikan pelindungan atau tidak kepada jaksa,” tandas harli.
sebelumnya, presiden prabowo subianto menerbitkan peraturan presiden (perpres) nomor 66 tahun 2025 tentang pelindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan republik indonesia. aturan ini ditandatangani pada rabu, 21 mei 2025.
dalam perpres tersebut mengatur bahwa kejaksaan berhak mendapatkan pelindungan dari dua institusi aparat yaitu tni dan polri.
“dalam menjalankan tugas dan fungsi, jaksa berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda,” demikian bunyi pasal 2 pada perpres tersebut dikutip kamis, 22 mei 2025.
sementara, dalam pasal 5 disebutkan bahwa perlindungan itu dapat diberikan tidak hanya bagi pribadi jaksa, melainkan kepada keluarganya untuk mendapatkan perlindungan dari aparat kepolisian."pelindungan negara yang dilakukan kepolisian negara indonesia diberikan kepada jaksa dan/atau anggota keluarga," bunyi 5 ayat (1).
adapun pada ayat (2) pasal 5 dijelaskan yang dimaksud dengan anggota keluarga yaitu orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang punya hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan dari jaksa.
dalam pasal 6 perpres 66/2025 menyebutkan kategori perlindungan yang diberikan kepada jaksa. berikut isi lengkap pasal 6:
pelindungan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan dalam bentuk:
a. pelindungan atas keamanan pribadi;
b. pelindungan tempat tinggal;
c. pelindungan pada tempat kediaman baru atau rumah aman;
d. perlindungan terhadap harta beda;
e. pelindungan terhadap kerahasiaan identitas; dan/atau
f. bentuk pelindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
sementara itu, pada pasal 11 mengatakan bahwa pendanaan penyelenggaraan pelindungan negara oleh polri dan tni menggunakan dana dari belanja apbn pada bagian anggaran kejaksaan republik indonesia.
selain itu, perpres ini mengizinkan sumber pendanaan lain yang sah dan tak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
selain perlindungan negara, perpres ini juga mengatur dukungan pelaksanaan tugas kejaksaan dengan kerja sama antara badan intelijen negara (bin) dan badan intelijen strategis tentara nasional indonesia (bais tni).mengutip pasal 12 ayat 2, kerja sama intelijen akan meliputi pertukaran data dan informasi serta pendidikan dan pelatihan bagi jaksa.