Harvard Dilarang Terima Mahasiswa Asing, Pemerintahan Trump Dikecam ?

IST Salah satu tempat favorit mahasiswa di Harvard University untuk bersantai, sumber foto @harvard--
Dalam pernyataannya, Harvard menyatakan bahwa langkah pemerintah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan dapat merugikan ribuan mahasiswa asing yang sudah berkontribusi besar terhadap iklim akademik dan budaya kampus.
Universitas itu juga memperingatkan bahwa kebijakan tersebut bisa memicu pengurangan dana, serta mengganggu stabilitas operasional dan reputasi internasional Harvard.
Kebijakan ini menandai puncak eskalasi konflik antara Gedung Putih dan sejumlah universitas elite di Amerika. Sejak awal masa jabatannya, Presiden Trump memang kerap bersitegang dengan institusi-institusi pendidikan tinggi, terutama yang dianggap memiliki pandangan liberal dan terbuka terhadap isu imigrasi.
Langkah ini juga dipicu oleh ketegangan yang meningkat setelah pihak Harvard menolak menyerahkan informasi visa pelajar asing yang diminta oleh Menteri Noem. Penolakan ini tampaknya menjadi katalis yang mempercepat pemberlakuan kebijakan larangan terhadap mahasiswa asing.
Data dari Reuters mencatat bahwa terdapat sekitar 6.800 mahasiswa internasional yang terdaftar di Universitas Harvard pada tahun ajaran 2025-2026. Angka ini mencakup sekitar 27 persen dari total populasi mahasiswa di kampus tersebut, menunjukkan betapa besarnya dampak kebijakan ini.
Mahasiswa asal Tiongkok menjadi kelompok terbanyak dalam komposisi mahasiswa asing Harvard, dengan lebih dari seribu orang tercatat pada tahun 2022.
Negara lain seperti India, Korea Selatan, Inggris, Jerman, Australia, Singapura, dan Jepang juga menyumbang jumlah pelajar yang signifikan.
Hingga kini, Kedutaan Besar Tiongkok di Washington belum memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan ini, meskipun permintaan konfirmasi telah diajukan oleh Reuters. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan akademisi dan komunitas internasional.
Banyak yang menilai bahwa larangan ini tidak hanya merugikan mahasiswa asing, tetapi juga berpotensi mengisolasi dunia pendidikan tinggi AS dari kolaborasi global yang selama ini menjadi kekuatannya.
Ke depan, masih belum jelas bagaimana universitas-universitas lain akan merespons dan apakah tindakan hukum akan diambil untuk menggugat keputusan pemerintah federal tersebut.