Soal Dampak Tarif Impor AS, Desak Pemerintah Segera Bertindak

soal dampak tarif impor as, desak pemerintah segera bertindak bacakorancurup.com – ketua dpr ri, puan maharani menyoroti meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (phk) yang terjadi akhir-akhir ini. ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam menangani berbagai permasalahan yang dirasakan masyarakat, termasuk dampak ekonomi dari kebijakan tarif impor presiden as, donald trump. puan menyampaikan hal tersebut dalam pidato penutupan masa persidangan iii tahun sidang 2024–2025 dpr yang digelar di gedung nusantara ii, kompleks parlemen, senayan, jakarta, selasa, 27 mei 2025. dalam pidatonya, puan menyampaikan bahwa dpr melalui alat kelengkapan dewan (akd) telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti insiden pemusnahan amunisi kedaluwarsa di garut, percepatan pengangkatan pppk tahun 2025, serta meningkatnya kasus phk, khususnya di sektor media dan pertelevisian. baca juga:modus penipuan undian palsu bank bengkulu kembali muncul, nasabah diminta waspada baca juga:1 zulhijjah diputuskan 28 mei, idul adha 1446 h jatuh pada 6 juni 2025 “termasuk pemberlakuan tarif resiprokal amerika serikat yang berdampak pada perekonomian nasional,” ujar puan.  puan menambahkan bahwa indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan akibat gejolak ekonomi global, seperti perang tarif, konflik geopolitik, dan dinamika internasional lainnya yang turut mempengaruhi situasi dalam negeri, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. karena itu, diperlukan kebijakan negara yang tepat dan responsif untuk mengintervensi kondisi tersebut demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan perekonomian nasional. “pembangunan nasional harus tetap berjalan untuk melindungi kehidupan rakyat, meskipun tantangan internasional semakin kompleks,” tegasnya. puan melanjutkan bahwa dalam persidangan ini dpr telah mengawasi berbagai kebijakan, termasuk upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, perbaikan tata kelola sektor migas dan hilirisasi komoditas pertambangan, serta rencana pengadaan vaksin tbc m72. melalui fungsi pengawasan, dpr juga menindaklanjuti temuan badan pengawas obat dan makanan terkait kasus keracunan pangan di 10 provinsi. "kemudian rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran ke timur tengah, dampak media sosial terhadap perilaku anak, dan penegakan hukum dan rehabilitasi terhadap perkara narkoba," tuturnya.  di akhir pidatonya, puan menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dpr ri atas dedikasi dan usaha mereka dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. “saatnya kita memasuki masa reses untuk mendengarkan, menyerap aspirasi, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan indonesia,” pungkasnya. dpr akan menjalani masa reses dari tanggal 28 mei hingga 23 juni 2025, selama periode ini anggota legislatif akan berkunjung ke daerah pemilihan masing-masing untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat

Tag

• # lonjakan phk
• # tarif trump
• # tarif impor as
• # dampak tarif impor

Share

• 
• 
• 
• 
•