Soal Data Tidak Valid, Kadus Air Meles Bawah Ajukan Protes ke BPS

Kadus 5 Desa Air Meles Atas saat ditemui dikediamannya.-CW/CE -
BACAKORANCURUP.COM – Kepala Dusun (Kadus) 5 Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Brigid Borneo akan mengajukan surat protes resmi ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong. Protes ini menyusul temuan ketidak akurat an data warga yang berdampak pada penyaluran bantuan sosial.
Persoalan ini dinilai serius karena menyebabkan warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru terabaikan, sementara yang tidak memenuhi kriteria malah tercatat sebagai penerima.
Brigid mengungkapkan kekecewaannya karena BPS tidak melibatkan perangkat desa dalam proses pendataan.
"Kami menyayangkan pihak BPS tidak berkoordinasi dengan Kepala Dusun 5 maupun Pemerintah Desa Air Meles Bawah. Akibatnya, data yang dihimpun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari BPS menjadi tidak sesuai dengan kondisi riil warga," ujarnya saat diwawancarai di kediamannya Rabu (09/7) kemarin.
Ia menegaskan bahwa data penerima bantuan sepenuhnya bersumber dari BPS, sehingga kesalahan di tingkat hulu berimbas pada ketidaktepatan sasaran program bantuan.
"Saya sudah mengonfirmasi ke TKSK dan PKH, dan mereka menyatakan data berasal dari BPS. Ini yang membuat warga yang seharusnya dapat bantuan malah tidak kebagian," tambahnya.
Brigid mengaku mendapat banyak keluhan dari warga, termasuk dari mereka yang sebelumnya menerima bantuan namun tiba-tiba dikeluarkan dari daftar.
"Ada warga yang protes karena merasa memenuhi syarat tapi tidak terdaftar. Sementara, kami sebagai perangkat desa hanya bertugas memanggil dan memberitahu warga berdasarkan data dari PKH dan TKSK, bukan menentukan siapa yang berhak," jelasnya.
Ia mencontohkan beberapa kasus di mana keluarga miskin yang jelas-jelas membutuhkan justru tidak tercatat, sementara warga dengan kondisi ekonomi lebih mampu malah masuk dalam daftar penerima.
BACA JUGA:Harga Ayam Potong dan Sayur Naik
BACA JUGA:Pelajar Tidak Lulus SPMB Masih Bisa Daftar, Zakaria: Di Sekolah Belum Penuhi Kuota
"Ini sangat meresahkan karena bantuan seharusnya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan," tegasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Brigid mendesak BPS Rejang Lebong agar melakukan koordinasi dengan kepala dusun dan perangkat desa dalam proses pendataan.
"Kalau BPS mau data yang valid, mereka harus turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan kami yang benar-benar tahu kondisi warga," ujarnya.