Heboh! Penyaluran Bansos Via PT POS di Rejang Lebong Terkesan Amburadul, Pendamping dan Dinsos Tak Dilibatkan

Reporter: Nike |

Editor: radian |

Rabu , 21 Feb 2024 - 17:35

Ilustrasi Bansos --

"Ini kami ke pihak desa mbak beri nama - namanya dan alamat," terangnya.

Untuk layak tidak layak menerima, tidak menjadi urusan PT POS, pasalnya pihaknya sendiri hanya juru bayar, baik anggota DPRD, PNS, Perangkat desa pihaknya hanya juru bayar, dan tidak bisa menghentikan.

Jika memang ada kasus yang seperti itu, silahkan menyampaikan pada pihak PT POS, dan Pemkab Rejang Lebong, maka pihaknya akan menarik kembali uang tersebut.

"Yang jelas, kami sudah menyampaikan dan menyalurkan sesuai dengan SOP yang berlaku, termasuk kepada penerima yang KPM nya sudah meninggal, dan penyaluran sendiri kami lakukan tanpa ada potongan biaya sedikitpun.

Jika memang ada yang mendapati petugas yang ditunjuk oleh PT POS mengutip uang silahkan sampaikan pada kami, termasuk juga pada Pekerja Harian Lepas (PHL) yang dipekerjakan oleh PT POS," ungkapnya.

Disamping itu Kadinsos Rejang Lebong Anes Rahman, menyampaikan, jika bicara hal tersebut memang saat ini mereka kesulitan menyelesaikan. Karena dari awal 2023 data dari PT POS tidak diberikan, dan pihaknya bersama jajaran juga tidak dilibatkan.

Bahkan pendamping yang membidangi pun tidak dilibatkan, sehingga memang tidak bisa dicegah, baik kecemburuan sosial, maupun adanya data yang terhapus hari ini.

"Namun kemarin kami sudah mencoba berkoordinasi, terkait data tersebut, mereka minta jika ingin data silahkan bersurat, dan awal Februari lalu, kami sudah bersurat, sehingga sebelum penyaluran, kami bisa melakukan verifikasi data, dan menyampaikan pada pihak desa untuk melakukan musyawarah, jika ada data yang tidak layak menerima, sehingga pihak desa bisa mengeluarkan atau menghapuskan data tersebut, tetapi, data sendiri baru kami terima, pukul 12.00 tadi (kemarin, red) oleh PT POS, itu pun kami belum ketahui sudah tersalur atau belum," terangnya.

Namun memang selayaknya masing - masing pihak penyalur ini, termasuk PT POS menyampaikan data tersebut, yang pertama informasi bisa disebarkan kepada KPM dan pengawasan pencegahan bisa dilakukan.

Hal ini dilakukan dengan diverifikasi layak dan tidak layak, penyaluran juga bisa berjalan dengan aman dan lancar tanpa komplain.

Pasalnya lokasi komplain sendiri ada pada Dinsos dan bukan pada PT POS, namun Dinsos sendiri tidak dilibatkan dan tidak diberi data.

"Sebenarnya agak lucu, juga mereka silahkan sampaikan pada pemkab Rejang Lebong, namun tidak disampaikan Dinsos, sedangkan kita ini adalah perpanjangan tangan pemda untuk bidang sosial," pungkasnya.

heboh! penyaluran bansos via pt pos di rejang lebong terkesan amburadul, pendamping dan dinsos tak dilibatkan                            curupekspress.bacakoran.co  - pt pos merupakan salah satu lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos).
termasuk bansos dalam program keluarga harapan (pkh).
namun khususnya di kabupaten rejang lebong, penyaluran bansos melalui pt pos tersebut saat ini dinilai semrawut.
bahkan dalam penyalurannya, dinilai dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan kecemburuan sosial.
"dari awal bersama dengan dinas sosial sudah protes dengan persoalan ini, namun sayangnya pt pos tidak mengindahkan komplain dan juga protek yang kami layangkan," sampai koordinator pkh rejang lebong firdaus, kemarin di rejang lebong.
baca juga:bukan hanya perangkat agama, namun profesi ini juga berpeluang ikut program umrah gratis pemkab rejang lebong!
baca juga: kpu rejang lebong beri santunan badan adhoc sakit dan meninggal, segini jumlahnya!
adapun sejumlah kasus yang, terjadi yakni adanya penerima pkh yang seharusnya tidak boleh menerima lantaran mereka adalah perangkat desa, ditambah adanya orang mampu tapi dengan bagroubd tauke kopi yang menerima.
bahkan ada warga kelurahan sidorejo mereka yang memiliki rumah besar dan mobil mereka menjadi penerima, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
ditambah lagi dengan adanya tahapan verifikasi yang dilakukan pihak pt pos yang menghapuskan masyarakat dari kpm penerima yang selama ini telah menerima bertahun. hal ini akibat dari geo tagging yang diduga salah dilakukan tim pt pos curup.
pasalnya pt pos sendiri dalam penyaluran tidak berkoordinasi dengan pihak pendamping pkh dan dinas sosial rejang lebong sejak awal. sehingga data kpm yang menerima tidak 100 % sampai di tengah masyarakat.
"inikan beberapa dampak yang diakibatkan ketidakprofesionalan mereka dalam menyalurkan, tidak melibatkan dinas sosial, dan pendamping yang membidangi bansos tersebut," ujarnya.
dikatakannya, jika dalam khusus penyaluran ke pt pos, pihak pkh sejak awal tidak memiliki data dan juga memang tidak dilibatkan oleh pihak pt pos rejang lebong, sehingga dalam bentuk apapun yang berkenaan penyaluran lewat pt pos, silahkan komplain dengan mereka.
baca juga:pan menang, fikri komitmen kembali maju pilkada
baca juga:ini cara dikbud atasi kekurangan guru di rejang lebong!
karena mereka tidak ingin melibatkan pihaknya sebagai pendamping pkh, yang setiap harinya bersentuhan langsung dengan kpm.
dengan alasan yang juga tidak ketahui pihaknya, terlebih ini berlangsung dari awal 2023.
"kasus untuk penyaluran pt pos ini sangat banyak komplain yang masuk ke kami pkh maupun pihak dinsos, termasuk semua yang telah disampaikan saat pertama tadi, dan hari ini pun kami pkh tidak bisa menghentikan langkah apapun terkait dengan tidak tepat sasaran kah, sudah meninggal kah, tidak layak menerima kah, bahkan yang kembali kami saat ini perjuangkan untuk kembali memasukan nama yang seharusnya layak menerima.
namun terhapus dengan geo tagging mereka yang salah dan tidak pas, meskipun mereka itu ngotot, ada data dan wawancara dengan video, mari kita buktikan data dan fakta di lapangan seperti apa yang terjadi. dengan tidak berkoordinasikanya mereka ke dinsos dan juga pkh rejang lebong," ungkapnya.
terlepas ingin dilibatkan atau tidak pihaknya dalam penyaluran pkh di pt pos tersebut, namun yang jelas jangan merugikan masyarakat dengan sistem yang mereka.
termasuk juga dengan data yang akhirnya tidak salur, akibat tidak adanya informasi yang mereka berikan. karena ini merugikan masyarakat, dan geo tagging yang mereka letakkan silahkan dengan sebenarnya.
"apapun itu, untuk yang penyaluran di pos, silahkan ambil dan cari informasi sendiri, karena pos yang mensosialisasikan sendiri ke masyarakat, dan silahkan juga komplain ke pt pos secara langsung, kendati faktanya pendamping pkh yang terus didatangi menyampaikan keluhan tersebut.
ditambah dengan data yang tidak bisa diberikan kepada siapapun, namun data tersebut diberikan kepada kades, sebagai bentuk sosialisasi mereka, inikan menjadi pertanyaan, kenapa beredar dikalangan kades, namun tidak ingin pendamping mengetahui, dan menyebarkan pada kpm mereka, seharusnya, data tersebut diberikan pada dinsos, mereka pasti berkoordinasi dengan kami untuk disampaikan pada kpm dan pendamping pun bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu, kan masyarakat menjadi enak, bisa menerima informasi dari kades dan pendamping, yang tidak terima informasi dari kades bisa terima dari pendamping, ini juga bentuk transparan bersama," jelasnya.
sementara itu kepala pt pos andi menyampaikan, terkait dengan hal tersebut, pihaknya sendiri mengakui tidak melibatkan, dan tidak mempekerjakan pendamping pkh dan juga tksk, dan dinas sosial rejang lebong dari awal.
pasalnya pihaknya sendiri adalah juru bayar dan mereka tidak bisa memberikan data kepada pihak manapun, baik pkh ataupun dinas sosial rejang lebong.
"kami sudah diwanti - wanti tidak memberikan data ke siapapun, dan memang ada pihak dinsos dan pkh datang komplain, dan jika mereka ingin meminta data silahkan bersurat," ungkapnya.
serta pt pos sendiri adalah juru bayar, yang menyalurkan sesuai dengan sop dan ketentuan yang ada.
karena data datang dari pusat, menjadwalkan dan penyaluran. dimana untuk  sosialisasi sendiri pihaknya menyampaikan data nama dan alamat ke masing - masing kades yang ada di rejang lebong.
sehingga pihak desa bisa menyampaikan secara langsung.
"ini kami ke pihak desa mbak beri nama - namanya dan alamat," terangnya.
untuk layak tidak layak menerima, tidak menjadi urusan pt pos, pasalnya pihaknya sendiri hanya juru bayar, baik anggota dprd, pns, perangkat desa pihaknya hanya juru bayar, dan tidak bisa menghentikan.
jika memang ada kasus yang seperti itu, silahkan menyampaikan pada pihak pt pos, dan pemkab rejang lebong, maka pihaknya akan menarik kembali uang tersebut.
"yang jelas, kami sudah menyampaikan dan menyalurkan sesuai dengan sop yang berlaku, termasuk kepada penerima yang kpm nya sudah meninggal, dan penyaluran sendiri kami lakukan tanpa ada potongan biaya sedikitpun.
jika memang ada yang mendapati petugas yang ditunjuk oleh pt pos mengutip uang silahkan sampaikan pada kami, termasuk juga pada pekerja harian lepas (phl) yang dipekerjakan oleh pt pos," ungkapnya.
disamping itu kadinsos rejang lebong anes rahman, menyampaikan, jika bicara hal tersebut memang saat ini mereka kesulitan menyelesaikan. karena dari awal 2023 data dari pt pos tidak diberikan, dan pihaknya bersama jajaran juga tidak dilibatkan.
bahkan pendamping yang membidangi pun tidak dilibatkan, sehingga memang tidak bisa dicegah, baik kecemburuan sosial, maupun adanya data yang terhapus hari ini.
"namun kemarin kami sudah mencoba berkoordinasi, terkait data tersebut, mereka minta jika ingin data silahkan bersurat, dan awal februari lalu, kami sudah bersurat, sehingga sebelum penyaluran, kami bisa melakukan verifikasi data, dan menyampaikan pada pihak desa untuk melakukan musyawarah, jika ada data yang tidak layak menerima, sehingga pihak desa bisa mengeluarkan atau menghapuskan data tersebut, tetapi, data sendiri baru kami terima, pukul 12.00 tadi (kemarin, red) oleh pt pos, itu pun kami belum ketahui sudah tersalur atau belum," terangnya.
namun memang selayaknya masing - masing pihak penyalur ini, termasuk pt pos menyampaikan data tersebut, yang pertama informasi bisa disebarkan kepada kpm dan pengawasan pencegahan bisa dilakukan.
hal ini dilakukan dengan diverifikasi layak dan tidak layak, penyaluran juga bisa berjalan dengan aman dan lancar tanpa komplain.
pasalnya lokasi komplain sendiri ada pada dinsos dan bukan pada pt pos, namun dinsos sendiri tidak dilibatkan dan tidak diberi data.
"sebenarnya agak lucu, juga mereka silahkan sampaikan pada pemkab rejang lebong, namun tidak disampaikan dinsos, sedangkan kita ini adalah perpanjangan tangan pemda untuk bidang sosial," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi CURUP EKSPRESS 22 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan