RUP Pemkab Baru 38 Persen

Curupekspress.bacakoran.co - Penayangan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Rejang Lebong saat ini baru diangka 38 persen.

Hal ini sebagaimana dikatakan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, Hary Eko Purnomo melalui Sub Koordinasi Pengelolaan LPSE, Rony Bahar saat diwawancara CE.

"Sejauh ini realisasi OPD atau satuan kerja (Satker) yang sudah menayangkan RUP ke dalam aplikasi Sistem Rencana Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP) itu diangka 38 persen," ungkapnya.

Sementara itu, lanjut dia, untuk pembuatan akun SIRUP di lingkup Pemkab Rejang Lebong sudah 50 persen.

BACA JUGA:Truk Melebihi Tonase Masih Lolos di Timbangan, Kok Bisa ?

BACA JUGA:Proses Pencairan DD di Rejang Lebong Ada Perubahan, Ini Kata Kadis PMD!

Sebab untuk bisa menayangkan RUP masing-masing satker atau OPD harus sudah membuat akun atau memperoleh user id.

"Jadi sebelum OPD-OPD itu menayangkan RUP nya ke dalam SIRUP, mereka harus membuat akun SIRUP terlebih dahulu, setelah itu baru bisa menayangkan RUP," terangnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mengimbau kepada seluruh OPD agar segera melakukan penayangan RUP ke dalam SIRUP LKPP.

Namun bagi OPD yang belum memiliki akun agat segera membuatnya terlebih dahulu. Ini karena batas akhir penginputan RUP dan mengumumkannya di deadline sampai dengan 31 Maret mendatang.

"Tanggal 31 Maret itu paling lambat bagi setiap OPD dalam menginput RUP dan mengumumkannya," ujar Rony.

Adapun jumlah SKPD yang wajib menayangkan dan mengumumkan RUP di dalam SIRUP LKPP di lingkup Pemkab Rejang Lebong diantaranya 42 SKPD dan 32 Sub SKPD.

Ia menambahkan, SIRUP LKPP sebagai sarana layanan publik terkait RUP, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung pengadaan barang/jasa secara nasional.

Adapun sejumlah manfaat SIRUP LKPP diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat atau akses pasar, mendukung proses monitoring dan audit serta memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.