Masyarakat Jadi Korban Persaingan Usaha Tak Sehat di Industri Otomotif

Reporter: gale |

Editor: radian |

Senin , 30 Sep 2024 - 18:58

ist Saat ini Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang yang melarang kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sejak 1999, yakni UU Nomor 5 Tahun 1999, namun masih ada praktik usaha tidak sehat itu masih ada dengan adanya klausul eksklusif --

Sebagai pelaku usaha, pemilik dealer yang tidak mau disebutkan namanya ini pun mengaku mendukung langkah tersebut.

”KPPU dapat berperan sebagai pengawas, memberikan perlindungan bagi dealer misalnya ada praktik semena-mena begitu bahasanya, oleh distributor. Fairness-nya yang kita harapkan,” katanya.

Sedangkan D yang juga pemilik dealer mobil juga mendorong regulator untuk menginvestigasi klausul ekslusif antara pemegang merek dan investor.

Menurutnya, investigasi perlu dilakukan apabila ada kecurigaan klausul eksklusivitas tersebut, sehingga dapat menggangu penjualan dealer.

“Harapan kami tidak ada APM yang punya aturan soal ekslusif ini,” ucap D.

Praktik persaingan tidak sehat ini tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada konsumen yang kehilangan akses ke berbagai pilihan produk berkualitas.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pengusaha dengan pihak berwenang sangat diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.

Hal itu seperti yang diungkapkan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Mone Stepanus.

“Secara tidak langsung konsumen akan dirugikan, karena pilihannya akan barang yang diinginkan itu lebih terbatas,” papar Mone. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengembangkan bisnis adalah dengan mencoba meningkatkan bargaining power, namun ini harus sesuai dengan norma yang ada.

“Regulator harus memastikan bahwa peningkatan bargaining power tersebut tidak melanggar norma hukum, khususnya persaingan usaha yang tidak sehat,” tandasnya.

masyarakat jadi korban persaingan usaha tak sehat di industri otomotif                            bacakorancurup.com - saat ini indonesia sendiri telah memiliki undang-undang yang melarang kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sejak 1999, yakni uu nomor 5 tahun 1999. 
akan tetapi menjelang akhir 2024 praktik usaha tidak sehat itu masih ada yang dibuktikan dengan adanya klausul eksklusif dalam perjanjian vertikal antara agen pemegang merk (apm) dengan distributor atau diler.  
praktik eksklusivitas ini memang jarang tercium oleh awam, karena perjanjian tersebut terjadi antara apm dengan diler.  
“dalam praktiknya kita harus permisi dulu kepada pemegang merek,” kata t.  
baca juga:tiga presiden, oleh: dahlan iskan
baca juga:pemkab bekasi sosialisasi netralitas kades jelang pilkada 2024
dia juga juga menyebut ada tantangan yang dihadapi oleh distributor ketika ingin membuka jaringan penjualan merk lain.  
“tantangannya saat distributor menjadi nggak senang sama kita, kemudian tidak mengirimkan barang yang bagus, bisnis kita bisa mati sendiri,” ungkapnya. 
pemilik dealer mobil itu juga menyoroti bahwa jika eksklusivitas dibiarkan terus berlanjut, hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri otomotif di indonesia. 
“ada banyak pengusaha yang ingin masuk ke bisnis otomotif, terutama dalam penjualan mobil baru. jika apm mau, peluang ini terbuka lebar,” imbuhnya.  
hal ini tentu membawa dampak buruk bagi masyarakat yang tidak diberikan kesempatan untuk memilih banyak merk, sebab yang dijual hanya itu-itu saja.  
pemilik diler lainnya mengatakan meskipun dalam klausul perjanjian tidak ada kata-kata tegas 'dilarang', tapi bahasanya dalam perjanjian adalah harus mendapatkan persetujuan apm.  
“dengan kata lain, sebenarnya dilarang mendirikan tanpa izin apm, karena kalau diler harus minta persetujuan ke apm sudah tau sama tau, kalau apm susah kasih persetujuan, kalau pemilik diler mau mendirikan perusahaan baru yang menjual mobil merek lain,” papar pemilik diler yang berinisial a.   
dalam permasalahan ini, muncul desakan agar komisi pengawas persaingan usaha (kppu) mendalami isu praktik tidak sehat yang meresahkan para pelaku usaha.  
sebagai pelaku usaha, pemilik dealer yang tidak mau disebutkan namanya ini pun mengaku mendukung langkah tersebut.  
”kppu dapat berperan sebagai pengawas, memberikan perlindungan bagi dealer misalnya ada praktik semena-mena begitu bahasanya, oleh distributor. fairness-nya yang kita harapkan,” katanya.  
sedangkan d yang juga pemilik dealer mobil juga mendorong  regulator untuk menginvestigasi klausul ekslusif antara pemegang merek dan investor.  
menurutnya, investigasi perlu dilakukan apabila ada kecurigaan klausul eksklusivitas tersebut, sehingga dapat  menggangu penjualan dealer. 
“harapan kami tidak ada apm yang punya aturan soal ekslusif ini,” ucap d. 
praktik persaingan tidak sehat ini tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada konsumen yang kehilangan akses ke berbagai pilihan produk berkualitas.  
oleh karena itu, kolaborasi antara pengusaha dengan pihak berwenang sangat diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.  
hal itu seperti yang diungkapkan dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia (feb ui) mone stepanus. 
“secara tidak langsung konsumen akan dirugikan, karena pilihannya akan barang yang diinginkan itu lebih terbatas,” papar mone. salah satu cara yang dilakukan untuk mengembangkan bisnis adalah dengan mencoba meningkatkan bargaining power, namun ini harus sesuai dengan norma yang ada.  
“regulator harus memastikan bahwa peningkatan bargaining power tersebut tidak melanggar norma hukum, khususnya persaingan usaha yang tidak sehat,” tandasnya.