Kesadaran Masyarakat WP Belum Optimal

Reporter: Ari |

Editor: Radian |

Selasa , 08 Oct 2024 - 22:46

Kantor Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah Rejang Lebong.-DOK/CE -

kesadaran masyarakat wp belum optimal                            bacakorancurup.com - dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd) di kabupaten rejang lebong, kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak (wp) diklaim belum optimal.
hal ini terbukti dari sisi pendapatan asli daerah (pad) rejang lebong yang baru terealisasi 54,95 persen.
sebagaimana disampaikan kepala badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) kabupaten rejang lebong, andy ferdian se melalui kabid pendapatan, oki mahendra yang diwawancara wartawan.
"sejauh ini salah satu kendala yang kami alami dalam penarikan dan penerimaan pdrd ini dari kesadaran wp ini tampaknya memang dari tahun ke tahun masih belum signifikan, istilahnya dari sisi kepatuhan dalam membayar pajak," katanya.
lanjut dia, sedangkan berkaitan dengan penarikan retribusi yang ditarik oleh skpd sejauh ini tidak ada hambatan.
baca juga:bimtek anggota dewan segera dilakukan
baca juga:alhamdulillah, tamsil guru rp 250.000 cair
karena memang menurutnya, dari segi pengajuan karcis korporasi yang terdapat di 4 skpd besar tidak ada kendala.
"tetapi memang kendala yang terjadi ini saat di lapangan," tambahnya.
kemudian juga vakumnya dua bulan (januari dan februari) 2024 lalu, pihaknya mengklaim sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pad di kabupaten rejang lebong.
diberitakan sebelumnya, realisasi pad tahun 2024 per agustus kemarin mencapai rp 46,60 miliar atau baru 54,95 persen dari total target.
"mulai optimal di awal april sampai dengan agustus kemarin, realisasi pad yang kami terima sebesar rp 46,60 miliar, dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar rp 84,81 miliar. karena untuk yang september ini masih proses rekonsiliasi," ungkapnya.
oki menerangkan, semestinya sampai dengan triwulan ketiga tahun berjalan ini realisasi capaian pad rejang lebong sudah mencapai angka 75 persen.
hanya saja, di awal tahun lalu pemkab sempat terkendala oleh regulasi perda dan perkada yang merupakan turunan dari undang-undang (uu) nomor 1 tahun 2022 itu tampaknya berpengaruh.
"dan juga akhirnya di lapangan terkendala pada saat penarikan pajak dan retribusi daerah yang tidak bisa dilakukan. karena regulasi perda kita itu kemarin baru disahkan di 29 februari kemarin, tapi baru disampaikan itu di pertengahan maret. sehingga baru mulai efektif dan optimalnya penarikan pad itu di awal april," tukasnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi CURUP EKSPRESS 9 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan