Kementerian ATR/BPN Bersama BAP DPD-RI Bahas Penyelesaian Pengaduan Konflik Agraria

Reporter: GaLe |

Editor: Ab Gafur |

Sabtu , 08 Nov 2025 - 08:30

Pembahasan bersama BAP DPD-RI.-Ist-

BAP DPD RI menjadi jembatan aspirasi antara masyarakat dan pemerintah pusat. Dengan begitu, kolaborasi menjadi kunci utama untuk menemukan solusi terbaik.

“Kami berharap kerja sama ini bisa terus ditingkatkan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya.

Ahmad menambahkan, konflik agraria kerap melibatkan banyak pihak dan kepentingan yang berbeda. Penyelesaian tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Kami ingin forum ini menjadi ruang dialog yang produktif untuk mempertemukan berbagai kepentingan dan memastikan keadilan bagi seluruh pihak,” ucapnya.

Beberapa isu strategis lainnya juga turut dibahas pada pertemuan tersebut. Seperti percepatan reforma agraria, peningkatan transparansi layanan pertanahan, dan penyempurnaan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.

Kedua lembaga sepakat untuk memperkuat sistem koordinasi dan pemantauan tindak lanjut atas setiap laporan yang diterima. Tujuannya, penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Hadir di forum tersebut Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Asnaedi, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN.

kementerian atr/bpn bersama bap dpd-ri  bahas penyelesaian pengaduan konflik agraria                             bacakorancurup.com - mempercepat penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait persoalan pertanahan dan agraria di indonesia. kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) menegaskan komitmennya. komitmen itu disampaikan sekretaris jenderal (sekjen) kementerian atr/bpn, dalu agung darmawan, saat rapat dengar pendapat umum (rdpu) bersama badan akuntabilitas publik dewan perwakilan daerah republik indonesia (bap dpd ri) di gedung dpd ri, jakarta, rabu 5 november 2025.
dalu menyebut forum rdpu menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antara kementerian atr/bpn dan dpd ri. utamanya dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat.  
misalnya, isu konflik agraria dan sengketa pertanahan. isu tersebut masih menjadi persoalan strategis yang membutuhkan penyelesaian lintas lembaga.
“forum ini merupakan komunikasi antara kementerian atr/bpn dengan dpd ri dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, targetnya berbagai persoalan konflik agraria bisa diselesaikan dengan baik,” kata dalu. 
baca juga:setahun pimpin atr/bpn, nusron wahid catat nilai ekonomi tanah capai rp1.022 triliun 
baca juga:tutup celah pungli di sektor pertanahan nusron wahid datangi kpk
kementerian atr/bpn berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan dan pengaduan masyarakat secara terbuka, transparan, dan kolaboratif. keterbukaan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik.  
“kami menerima dengan baik setiap masukan dan akan terus berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan secara cepat dan tepat. semua proses kami dorong agar transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya. 
dalu mengakui volume pengaduan masyarakat yang diterima kementerian atr/bpn cukup besar. fenomena tersebut menandakan tingginya perhatian publik terhadap kebijakan pertanahan nasional. 
ia juga menganggap tingginya laporan sebagai tantangan bagi pemerintah. yakni memperbaiki sistem pelayanan dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif dan aparat daerah. 
“karena itu, kami memandang pertemuan ini sangat strategis. koordinasi yang baik antara atr/bpn dan bap dpd ri menjadi langkah nyata dalam merespons aspirasi masyarakat di berbagai daerah secara lebih efektif,” ucap dalu.
baca juga:nusron wahid: dulu tambak ,sekarang laut
baca juga:menteri nusron benarkan pagar laut tangerang punya sertifikat hgb
kepala bap dpd ri, ahmad syauqi soeratno, mengapresiasi kerja sama dan komitmen yang ditunjukkan oleh kementerian atr/bpn. utamanya dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria. 
bap dpd ri menjadi jembatan aspirasi antara masyarakat dan pemerintah pusat. dengan begitu, kolaborasi menjadi kunci utama untuk menemukan solusi terbaik.
“kami berharap kerja sama ini bisa terus ditingkatkan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya. 
ahmad menambahkan, konflik agraria kerap melibatkan banyak pihak dan kepentingan yang berbeda. penyelesaian tidak bisa dilakukan secara parsial.  
“kami ingin forum ini menjadi ruang dialog yang produktif untuk mempertemukan berbagai kepentingan dan memastikan keadilan bagi seluruh pihak,”  ucapnya. 
baca juga:serah terima jabatan di kementerian atr/bpn, ahy serahkan tongkat estafet pada nusron wahid
beberapa isu strategis lainnya juga turut dibahas pada pertemuan tersebut. seperti percepatan reforma agraria, peningkatan transparansi layanan pertanahan, dan penyempurnaan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.  
kedua lembaga sepakat untuk memperkuat sistem koordinasi dan pemantauan tindak lanjut atas setiap laporan yang diterima. tujuannya, penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. 
hadir di forum tersebut direktur jenderal penetapan hak dan pendaftaran tanah (dirjen phpt) asnaedi, staf khusus bidang reforma agraria rezka oktoberia, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama kementerian atr/bpn.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran CURUP EKSPRESS 10 DESEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan