BACAKORANCURUP.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menuai kontroversi setelah menyarankan agar warga Palestina dapat mendirikan negara Palestina di wilayah Arab Saudi.
Dalam wawancara dengan Channel 14 Israel, Netanyahu menyatakan bahwa "Saudi dapat menciptakan sebuah negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak tanah di sana," ungkapnya.
Pernyataannya ini langsung mendapat kecaman keras dari berbagai negara Arab, termasuk Arab Saudi, yang menolak gagasan tersebut dan menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina di tanah mereka sendiri.
Kementerian luar negeri Arab Saudi menegaskan “Arab Saudi akan melanjutkan upaya untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar dalam sebuah pernyataan di X.
Pernyataan Netanyahu ini muncul tak lama setelah ia meninggalkan Washington DC, untuk melakukan pertemuan dengan Presiden AS.
Sebelumnya diketahui bahwa Presiden AS, Donald Trump, mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza.
Usulan ini memicu kecaman luas di Timur Tengah, dengan banyak negara Arab yang menilai hal tersebut sebagai upaya pembersihan etnis.
Pada Minggu, 9 Februari 2025, beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Sudan, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menolak pernyataan Netanyahu tersebut. Mesir dan Yordania sama-sama mengecam usulan Israel tersebut.
Mesir dalam pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negerinya menolak pernyataan Netanyahu tersebut karena mengancam keamanan dan kedaulatan Arab Saudi.
"Sepenuhnya menolak pernyataan sembrono yang mengancam keamanan dan kedaulatan Arab Saudi," ujar pernyataan Kemlu Mesir.
Iran, yang dikenal sebagai musuh bebuyutan Israel, juga menilai bahwa rencana tersebut merupakan "ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan" di kawasan Arab.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam pembicaraan dengan rekannya dari Mesir, Badr Abdelatty, menekankan bahwa "Pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza merupakan bagian dari skema untuk melenyapkan Palestina," serunya.
Sementara itu, Hussein al-Sheikh, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menyatakan bahwa komentar Netanyahu merupakan "pelanggaran hukum internasional dan konvensi internasional."
Ia menegaskan bahwa negara Palestina hanya bisa berdiri di tanah Palestina.
Pernyataan Netanyahu ini jelas memicu kemarahan dari negara-negara Arab dan komunitas internasional yang mendukung dalam mencari solusi untuk kedua negara.