Curupekspress.bacakoran.co - Sebagai salah satu Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) yang sudah terakreditasi Paripurna di Kabupaten Rejang Lebong.
PKM Tunas Harapan saat ini terus meningkatkan pelayanan untuk para pasiennya. Terutama pada layanan Rekam Medis Elektronik (RME), yang saat ini menjadi fasilitas utama bagi sejumlah PKM.
Kapus Tunas Harapan Sulistiawati STr Keb melalui Kepala TU Eni Yunita Sst menyampaikan, untuk akreditasi Paripurna sendiri, baru di sandang oleh PKM Tunas Harapan pada bulan Maret 2024 kemarin.
Karena itu menurutnya, masih banyak pelayanan yang harus ditingkatkan oleh pihak PKM.
BACA JUGA:Kasus DBD di Rejang Lebong Meningkat, Tim Putra Mas Gelar Fogging
BACA JUGA:RSUD Rejang Lebong Miliki 47 Tenaga Dokter, Dhendi : Akan Terus Bertambah!
Terkhusus pada layanan RME yang memang saat ini tengah gencar diterapkan untuk para pasien.
"Alhamdulillah, saat ini PKM kita sudah terakreditasi Paripurna. Jadi sudah seharusnya pelayanan yang kita berikan adalah pelayanan yang terbaik. Karena itu sampai saat ini, kita masih terus memaksimalkan layanan yang kita berikan untuk pasien," ujar Eni.
Diterangkannya, sebelumnya memang banyak kendala dan PR yang harus dikerjakan oleh pihak PKM pasca menyandang akreditasi Paripurna.
Mulai dari peningkatan SDM, peningkatan fasilitas, dan juga peningkatan layanan yang diberikan untuk pasien.
Namun seiring berjalannya waktu, semua kendala tersebut bisa diselesaikan secara maksimal.
"Kemarin ada banyak kendala untuk pelayanan kita. Namun saat ini semua sudah diatasi, mulai dari peningkatan wifi, peningkatan SDM dalam menggunakan layanan RME, dan juga sejumlah layanan lainnya.
Yang jelas dengan menyandang akreditasi Paripurna ini, kita akan terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pasien," ungkapnya.
Selain itu disampaikan Eni, saat ini pihak PKM juga tengah menargetkan persiapan menuju penilaian ombudsman. Karena dikatakannya, PKM Tunas Harapan menjadi lokus penilaian ombudsman di Rejang Lebong.
Penilaian tersebut dilakukan, untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencegahan maladministrasi melalui implementasi komponen standar pelayanan publik di PKM.