RAPBD 2026 Pemkab Rejang Lebong Bahas Soal Efisiensi Anggaran
Rapat Paripurna DPRD Rejang Lebong Tahap III Masa Sidang III dengan agenda Jawaban eksekutif terhadap pandangan fraksi fraksi.-Razik/CE -
BACAKORANCURUP.COM - Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong menegaskan akan fokus pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap pengeluaran pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga stabilitas keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Rejang Lebong, Dr. Hendri Praja, S.STP., M.Si., saat mewakili Bupati H. M. Fikri Thobari, S.E., M.A.P., dalam Rapat Paripurna Tahap III Masa Sidang III DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Senin (20/10) di ruang rapat utama DPRD.
BACA JUGA:Habisi Istri Siri dan Anak Lantaran Sering Bertengkar, Gunawan Segera Divonis
BACA JUGA:Tiga Titik Drainase jadi Fokus Pemkab Rejang Lebong, Anggaran Capai Rp3,7 Miliar
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Juliansyah Yayan, didampingi Wakil Ketua I Pera Heryani dan Wakil Ketua II Lukman Effendi, serta dihadiri oleh unsur Forkopimda, Penjabat Sekda Elva Mardiana, para kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Hendri Praja menegaskan bahwa kebijakan anggaran tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil (output-based budgeting).
BACA JUGA:Pemkab Rejang Lebong Siapkan Strategi Optimalkan Aset Tanah untuk Dongkrak PAD
BACA JUGA:Didominasi 90 Persen Pemain Naturalisasi, Ini Kata Pengamat Soal Timnas
“Setiap program dan kegiatan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan,” tegasnya.
Ia menyebutkan seluruh perangkat daerah diinstruksikan untuk melakukan penyesuaian belanja berdasarkan prioritas pembangunan, terutama pada bidang pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
“Prinsip efisiensi berarti menekan belanja yang tidak produktif, memperkuat belanja yang berdampak langsung bagi rakyat, serta memastikan hasil pembangunan bisa diukur secara nyata,” lanjut Hendri.
BACA JUGA:Tokoh Pemuda Soroti Kursi Kosong saat Paripurna!
BACA JUGA:Petani di Curup Ditemukan Tewas Gantung Diri, Diduga Karena Faktor Ini