RAPBD 2026 Pemkab Rejang Lebong Bahas Soal Efisiensi Anggaran

Disisi lain sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi fiskal, Pemkab Rejang Lebong juga memastikan bahwa porsi belanja pegawai tidak akan melebihi 30 persen dari total APBD, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Kebijakan ini dinilai penting untuk memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi belanja publik dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, anggaran daerah dapat digunakan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Wabup Hendri juga menjelaskan bahwa Pemkab bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD akan melakukan pembahasan lebih lanjut guna mengendalikan defisit anggaran dan menjaga keseimbangan fiskal. 

BACA JUGA: Bupati Fikri Minta BPJS Kesehatan Benahi Pelayanan

BACA JUGA:Rumah Impian & Setara Project Pulihkan Anak Panti Lewat Kelas Seni

Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi dan rasionalisasi kelembagaan agar struktur organisasi menjadi lebih ramping, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik. 

“Efisiensi bukan hanya soal angka, tapi juga soal cara kerja. Setiap OPD harus mengedepankan hasil kerja yang terukur, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujarnya. 

Dengan efisiensi anggaran sebagai landasan utama, Pemkab Rejang Lebong berharap kualitas layanan publik dapat meningkat secara signifikan. Fokus utama diarahkan pada perbaikan layanan kesehatan, penguatan pendidikan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah. 

“Pemanfaatan anggaran akan diarahkan untuk sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dengan begitu, efisiensi bukan berarti penghematan semata, tetapi cara untuk memperbesar manfaat anggaran bagi rakyat,” tegas Hendri.