Kebijakan Penghapusan Utang Era Kepemimpinan Prabowo: Fokus Pemberdayaan UMKM dan Sektor Pertanian

Reporter: Ari |

Editor: Radian |

Selasa , 12 Nov 2024 - 10:30

Ilustrasi Net--

kebijakan penghapusan utang era kepemimpinan prabowo: fokus pemberdayaan umkm dan sektor pertanian                            bacakorancurup.com - dalam langkah strategis untuk memberdayakan sektor umkm dan pertanian, presiden prabowo subianto telah menandatangani peraturan pemerintah (pp) no. 47/2024.
regulasi ini secara khusus mengatur tentang penghapusan piutang macet untuk pelaku umkm, terutama yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
dalam sambutannya, presiden prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada para produsen pangan nasional.
"dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian umkm dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan lebih berdayaguna," ungkapnya.
baca juga:begini cara memisahkan chat kerja dan pribadi di wa
baca juga:jadwal pengesahan usai tatib dan kode etik dievaluasi pemprov
menteri umkm ri, maman abdurrahman memberikan penjelasan lebih rinci mengenai implementasi kebijakan ini. beliau menekankan bahwa program penghapusan utang tidak berlaku secara menyeluruh, melainkan memiliki kriteria dan batasan yang jelas. kebijakan ini khusus ditujukan untuk nasabah bank-bank bumn yang tergabung dalam himpunan bank milik negara (himbara), yang mencakup bank mandiri, bri, bni, dan btn.
terkait nominal pinjaman, pemerintah telah menetapkan batas maksimal yang dapat dihapuskan:
- untuk kategori usaha: maksimal rp 500 juta
- untuk kategori perorangan: maksimal rp 300 juta
 
kriteria penerima kebijakan penghapusan utang ini diatur secara ketat dengan persyaratan sebagai berikut:
1. pelaku usaha harus bergerak di sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan
2. usaha terbukti terdampak kejadian-kejadian force majeure seperti:
   - bencana alam (termasuk gempa bumi)
   - pandemi covid-19
   - situasi krisis lainnya yang mempengaruhi kemampuan pembayaran
3. debitur telah mengalami kesulitan pembayaran dalam jangka waktu yang signifikan (sekitar 10 tahun)
4. status kredit telah masuk dalam kategori penghapus bukuan di bank himbara
 
maman abdurrahman juga menekankan bahwa, kebijakan ini ditujukan khusus untuk "nasabah yang benar-benar sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo serta sudah diproses penghapusan bukunya di bank himbara."
inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintahan prabowo untuk memulihkan sektor umkm dan pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. dengan menghapuskan beban utang yang sudah tidak tertagih, diharapkan para pelaku usaha dapat memulai lembar baru dan mengembangkan kembali usaha mereka secara produktif.
penting untuk dicatat bahwa proses penghapusan utang ini akan dilakukan secara selektif dan terukur, dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kondisi keuangan debitur, riwayat pembayaran, dan dampak bencana atau krisis terhadap usaha mereka.
hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran CURUP EKSPRESS 15 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan