Pemerintah Tegaskan Penyaluran Pupuk Subsidi Akan Dipermudah

Reporter: Gale |

Editor: Radian |

Selasa , 12 Nov 2024 - 22:23

IST Mentan RI.--

BACAKORANCURUP.COM - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan beserta Menteri Andi Amran Sulaiman secara resmi mengumumkan bahwa pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi akan sepenuhnya dikembalikan kepada pihak Kementerian Pertanian (Kementan) mulai pada Januari 2025 nanti.

Dalam keterangannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa hal ini dilakukan dengan tujuan agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan lancar tanpa adanya penundaan.

“Banyak sekali aturan-aturan atau banyak sekali yang mengatur mengenai pupuk bersubsidi itu, sehingga sampai kepada petani atau yang memerlukan.

Nah, barusan kita rapat, kita pangkas. Jadi penanggung jawab pupuk bersubsidi ke Menteri Pertanian,” jelas Menteri yang akrab disapa Zulhas tersebut dalam Konferensi Pers, yang digelar di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Selasa 12 November 2024.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga menambahkan bahwa nantinya volume pupuk juga akan ditambah dua kali lipat dari jumlah sebelumnya, atau naik 100 persen.

“Yang pertama, atas arahan Tuhan Presiden, volume pupuk ditambah dua kali lipat dari rencana sebelumnya, yaitu 100 persen naik. Dan kita sekarang berdasarkan kuantum, jadi 9,5 juta ton. Kuantumnya pertahun,” ujar Mentan Amran.

Selain itu, Mentan Amran juga menambahkan bahwa proses penyaluran pupuk bersubsidi akan menjadi jauh lebih sederhana, sehingga tidak ada lagi penundaan pupuk bersubsidi untuk para petani.

Nantinya, Kementan hanya perlu menyalurkan pupuk subsidi ke PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), lalu dilanjutkan kepada PIHC yang menyalurkannya ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

“Gini, jatah pupuk tahun ini 9,5 juta, tapi baru bisa dikirim 4,5 juta. Kenapa? Karena harus ada SK dari Bupati, SK dari Gubernur, ada usulan rute, mengulang rute sekali. Jadi ada banyak sekali aturan-aturan yang kita pangkas hari ini. Kabar gembira lah untuk petani Indonesia,” tutur Mentan Amran.

pemerintah tegaskan penyaluran pupuk subsidi akan dipermudah                            bacakorancurup.com - menteri koordinator bidang pangan zulkifli hasan beserta menteri andi amran sulaiman secara resmi mengumumkan bahwa pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi akan sepenuhnya dikembalikan kepada pihak kementerian pertanian (kementan) mulai pada januari 2025 nanti.
dalam keterangannya, menko pangan zulkifli hasan menyatakan bahwa hal ini dilakukan dengan tujuan agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan lancar tanpa adanya penundaan.
“banyak sekali aturan-aturan atau banyak sekali yang mengatur mengenai pupuk bersubsidi itu, sehingga sampai kepada petani atau yang memerlukan.
nah, barusan kita rapat, kita pangkas. jadi penanggung jawab pupuk bersubsidi ke menteri pertanian,” jelas menteri yang akrab disapa zulhas tersebut dalam konferensi pers, yang digelar di gedung kementerian pertanian, jakarta, pada selasa 12 november 2024.
baca juga:kawin thinking, oleh: dahlan iskan
baca juga:brin : partai politik menuju kemandirian, namun masih terpengaruh eksternal
ditemui dalam kesempatan yang sama, menteri pertanian (mentan) andi amran sulaiman juga menambahkan bahwa nantinya volume pupuk juga akan ditambah dua kali lipat dari jumlah sebelumnya, atau naik 100 persen.
“yang pertama, atas arahan tuhan presiden, volume pupuk ditambah dua kali lipat dari rencana sebelumnya, yaitu 100 persen naik. dan kita sekarang berdasarkan kuantum, jadi 9,5 juta ton. kuantumnya pertahun,” ujar mentan amran.
selain itu, mentan amran juga menambahkan bahwa proses penyaluran pupuk bersubsidi akan menjadi jauh lebih sederhana, sehingga tidak ada lagi penundaan pupuk bersubsidi untuk para petani.
nantinya, kementan hanya perlu menyalurkan pupuk subsidi ke pt pupuk indonesia holding company (pihc), lalu dilanjutkan kepada pihc yang menyalurkannya ke gabungan kelompok tani (gapoktan).
“gini, jatah pupuk tahun ini 9,5 juta, tapi baru bisa dikirim 4,5 juta. kenapa? karena harus ada sk dari bupati, sk dari gubernur, ada usulan rute, mengulang rute sekali. jadi ada banyak sekali aturan-aturan yang kita pangkas hari ini. kabar gembira lah untuk petani indonesia,” tutur mentan amran.

Tag

Share