26 Rekomendasi PSU Bawaslu Tak Ditindaklanjuti KPU

Reporter: Gale |

Editor: meyin |

Jumat , 06 Dec 2024 - 17:28

ist Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty.--

26 rekomendasi psu bawaslu tak ditindaklanjuti kpu                            bacakorancurup.com - koordinator divisi pencegahan, parmas, dan humas badan pengawas pemilu (bawaslu) lolly suhenty mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan sebanyak 180 rekomendasi pemungutan suara ulang (psu) pada pilkada di sejumlah daerah. 
namun demikian, tak semuanya ditindaklanjuti oleh komisi pemilihan umum (kpu). 
"data bawaslu per hari ini (3 desember 2024) menunjukkan bhwa jumlah rekomendasi oleh jajaran bawaslu untuk psu itu ada 180," ungkap lolly pada diskusi media di bintan, kepulauan riau, 3 desember 2024. 
dari jumlah tersebut, 26 di antaranya tidak dilaksanakan karena perbedaan perspektif usai kpu melakukan pengkajian. 
"kemudian 26-nya lagi sedang menunggu jawaban dari kpu dan 123 rekomendasi dilaksanakan," lanjut lolly. 
lebih lanjut, pihaknya juga merekomendasikan penghitungan surat suara ulang (pssu) di 33 tp dan seluruhnya dilaksanakan. 
begitu pula dengan 5 pemungutan suara lanjutan (psl) dan 62 pemungutan surat suara susulan (pss) yang direkomendasikan. 
"artinya dari catatan ini menunjukkan hanya pada psu saja, ada 26 (rekomendasi) yang tidak ditindaklanjuti kpu," tandasnya. 
terkait hal ini, lolly merefleksikan data tersebut melihat jumlah sebarannya. 
baca juga:risiko finansial jika hanya mengandalkan satu sumber income
baca juga:pdip pecat puluhan kadernya, ternyata ini alasannya
"kalau melihat data sebaran, maka kelihatan rekomendasi atas peristiwa psu, mau yang sifatnya pssu, psl, dan pss," tambahnya. 
sebagai contoh di papua pada pilkada sebelumnya terdapat sekitar 90 rekomendasi, tetapi pada tahun ini hanya 30 rekomendasi psu. demikian halnya dengan sulawesi selatan dengan jumlah rekomendasi psu mencapai 69 di periode sebelumnya, dan kini menurun menjadi 13 rekomendasi saja. 
atas hal ini, pihaknya memaknai bahwa kerja para anggota ad hoc lebih baik sehingga kesalahan yangh arus dilaksanakan koreksi tidak banyak seperti pemilu sebelumnya. 
"refleksi kedua, upaya pencegahan berarti kuat, diterima, sehingga kita masih bisa menyempatkan diri. refleksi kita ketiga adalah kolaborasi. komunikasi dan koordinasi antara penyelenggara di bawaslu dan kpu, ditambah teman-teman pemantau pemilu dan saksi yang melihat proses itu," paparnya. 
di sisi lain, ia menyebut tidak ditindaklanjutinya rekomendasi bawaslu ini merupakan kewenangan kpu sepenuhnya. "kalau di uu pemilihan, yang namanya penanganan pelanggaran administrasi itu eksekusikua ada di kpu, bukan di bawaslu. sehingga bawaslu dalam konteks ini adalah memberikan rekomendasi, tindak lanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan kpu. itulah alasan mereka, kenapa ada 26 yang kemudian tidak ditindaklanjuti karena dari kacamata kpu bisa jadi kemudian semuanya sudah clear," tuturnya. 
"memang ini undang-undang kita tidak ada pidananya, misalnya tidak ada ketentuan pidananya karena rekomendasi itu memang sepenuhnya eksekutorialnya ada di kpu." 
mengingat masih banyaknya kekurangan pada penyelenggaraan pilkada serentak 2024, lolly menilai perlu adanya revisi uu yang mengakomodasi setiap permasalahan pemilu. 
"baik uu pemilu maupun uu pilkada, kita sudah tahu kekurangannya di mana, kekosongan normanya di mana, kita sudah sama-sama tahu sehingga memng ini menjadi prioritas," lanjutnya. 
"mudah-mudahan saja para wakil rakyat yang ada di dpr kemudian memang memprioritaskan benar-benar untuk melakukan revisi karena memang kalau tidak ada perubahan terhadap uu yang ada, kerumitannya bisa jadi akan terulang pada pemilu maupun pilkada yang akan datang. sehingga memang keharusan, kemestian," tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi CURUP EKSPRESS 7 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan