2025 Mendatang, Kendaraan Listrik Dapat Keringanan Pajak, Apa Benar ?

Reporter: Lola |

Editor: Radian |

Kamis , 26 Dec 2024 - 09:00

Mobil Listrik --

b. Kendaraan bermotor untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara,

c. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing berdasarkan prinsip timbal balik, serta lembaga internasional yang memperoleh fasilitas bebas pajak,

d. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, dan

e. Kendaraan bermotor lain yang diatur oleh Perda.

Mengutip informasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pembebasan PKB dan BBNKB ini mendukung kebijakan pemerintah dalam mempercepat program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019.

Selain pembebasan PKB dan BBNKB, mobil listrik juga akan tetap mendapatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen, sebagaimana telah diberlakukan pada tahun 2024.

Untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021, kendaraan bermotor berbasis baterai dan fuel cell dikenakan tarif 15 persen dengan dasar pengenaan pajak 0 persen, yang berarti bebas dari PPnBM

Mengenai opsen pajak, yang dipungut bersamaan dengan pajak terkait, kendaraan listrik tidak dikenakan PKB dan BBNKB.

Oleh karena itu, pembelian mobil listrik pada tahun 2025 hanya akan dikenakan biaya seperti penerbitan STNK, TNKB, dan SWDKLLJ

2025 mendatang, kendaraan listrik dapat keringanan pajak, apa benar ?                            bacakorancurup.com - pemerintah akan melanjutkan pemberian insentif untuk kendaraan listrik.
pada tahun 2025, mobil listrik akan memperoleh berbagai keringanan, terutama dari sisi pajak. 
sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 7 menyatakan bahwa kendaraan berbasis energi terbarukan akan dibebaskan dari pajak kendaraan bermotor (pkb).
tidak hanya itu, kendaraan berbasis energi terbarukan, termasuk mobil listrik, juga akan dibebaskan dari bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb).
berdasarkan aturan tersebut, berikut adalah ketentuan yang dikecualikan dari objek pkb :
baca juga:tidak ditanggung oleh bpjs kesehatan, inilah jenis kecelakaan yang harus kamu tahu !
baca juga:mulai 2025, penjualan tiga mobil jenis ini disetop
a. kereta api,
b. kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara,
c. kendaraan bermotor yang dimiliki oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing berdasarkan prinsip timbal balik, serta lembaga internasional yang memperoleh fasilitas bebas pajak,
d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, dan
e. kendaraan bermotor lain yang ditetapkan melalui peraturan daerah (perda).
pengecualian serupa juga berlaku untuk bbnkb, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 3 poin d, yang mencakup:
a. kereta api,
b. kendaraan bermotor untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara,
c. kendaraan bermotor yang dimiliki oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing berdasarkan prinsip timbal balik, serta lembaga internasional yang memperoleh fasilitas bebas pajak,
d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, dan
e. kendaraan bermotor lain yang diatur oleh perda.
 
mengutip informasi dari direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan, pembebasan pkb dan bbnkb ini mendukung kebijakan pemerintah dalam mempercepat program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (kblbb) sebagaimana diatur dalam perpres nomor 55 tahun 2019.
selain pembebasan pkb dan bbnkb, mobil listrik juga akan tetap mendapatkan insentif pajak pertambahan nilai (ppn) sebesar 10 persen, sebagaimana telah diberlakukan pada tahun 2024.
untuk pajak penjualan atas barang mewah (ppnbm), sesuai peraturan menteri keuangan nomor 141/pmk.010/2021, kendaraan bermotor berbasis baterai dan fuel cell dikenakan tarif 15 persen dengan dasar pengenaan pajak 0 persen, yang berarti bebas dari ppnbm
mengenai opsen pajak, yang dipungut bersamaan dengan pajak terkait, kendaraan listrik tidak dikenakan pkb dan bbnkb.
oleh karena itu, pembelian mobil listrik pada tahun 2025 hanya akan dikenakan biaya seperti penerbitan stnk, tnkb, dan swdkllj