Komisi I DPRD Rejang Lebong Hearing Bersama Dinsos, Pendamping PKH dan BPNT, Ini yang Dibahas

BACAKORANCURUP.COM - Pada 14 Februari 2025 kemarin, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong, bersama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Rejang Lebong.

Dimana hearing kali ini untuk melihat sejauh mana proses dan program penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di kabupaten Rejang Lebong dan apa yang menjadi kendalanya.

Pasalnya saat ini masih banyak persoalan terkait bansos tersebut yang terjadi ditengah masyarakat.

“Kita duduk bersama untuk mengetahui apa yang menjadi  kendala dalam penyaluran bansos di Kabupaten Rejang Lebong,” sampai Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong Hidayatullah, dampingi anggota Komisi I lainnya yakni Titin Sumarni, Apriyadi dan JE Ahmad Rafif Galih SH, kemarin di Rejang Lebong.

BACA JUGA:Dinkes Ajak Masyarakat Terapkan Pola 3M Agar Terhindar dari Penyakit Ini

BACA JUGA:Wisata Bukit Basah Rejang Lebong yang Kini Semakin Diminati, Jumlah Pengunjung Terus Meningkat!

Dikatakannya, jika pihaknya dalam hearing yang dilakukan sudah mendapatkan sejumlah data awal yang menjadi salah satu kendala terkait penyaluran Bansos di Kabupaten Rejang Lebong.

Yang salah satunya dipicu oleh tidak seluruh desa dan kelurahan di Rejang Lebong memiliki operator Siks NG.

Dan belum optimalnya kinerja operator Siks NG tersebut, yang menjadi penyebab terjadinya persoalan dalam penyaluran bansos di Rejang Lebong.

“Ini salah satu yang menjadi kendala utama dalam persoalan Bansos di Rejang Lebong, yang salah satunya menyebabkan data penerima bansos, masih salah sasaran ditengah masyarakat Rejang Lebong,” jelasnya.

Dengan itu pihaknya sudah mencatat apa yang menjadi poin dalam persoalan bansos tersebut, dan akan segera mengambil tindaklanjuti lebih jauh untuk menyelesaikan dengan data yang telah disampaikan oleh pihak Dinsos, PKH dan Pendamping BPNT dan menjadi dasar awal untuk mengambil langkah lebih jauh, dan bukan hanya persoalan terkait dengan operator dan juga yang lainnya dalam penyaluran bansos tersebut.

“Intinya hasil hearing ini menjadi landasan kita untuk menindaklanjuti lebih jauh soal Bansos tersebut,” pungkasnya.