Ini Arahan Terbaru Megawati Soal Retret

BACAKORANCURUP.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari partainya yang belum mengikuti pembekalan atau retreat sebelumnya untuk ikut dalam gelombang kedua.

"Sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang salah satu poinnya menyatakan bahwa retreat akan dilaksanakan sebanyak dua angkatan, maka bagi Kepala Daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti retreat dapat mengikuti kegiatan retreat Angkatan ke-2," ujar Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah, Rabu, 26 Februari 2025.

Ia juga menegaskan bahwa kepala daerah PDIP yang telah mengikuti retreat gelombang pertama harus menyelesaikan seluruh rangkaian agenda hingga 28 Februari 2025.

"Bagi Kepala Daerah dari PDI Perjuangan yang telah mengikuti retreat Angkatan ke-1 agar menyesuaikan rangkaian agenda hingga selesai," jelasnya.

Selain itu, Megawati juga menginstruksikan agar para wakil kepala daerah menghadiri undangan penutupan retreat gelombang pertama jika kepala daerahnya telah mengikuti agenda tersebut.

Sementara itu, bagi kepala daerah PDIP yang berhalangan hadir dalam retreat, mereka dapat diwakili oleh sekretaris daerah masing-masing.

BACA JUGA:2 Atlet Renang Rejang Lebong Jadi Perenang Terbaik se Sumatera Selatan

BACA JUGA:Wabup Hendri Temui Hal Mengejutkan Saat Sidak, Bupati Fikri Instruksikan Inspektorat Lakukan Ini

"Jika kepala daerah berhalangan, bisa diwakilkan oleh Sekretaris Daerah," kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya.

Basarah menekankan bahwa kepala daerah merupakan bagian dari tiga pilar utama PDIP, bersama dengan anggota legislatif dan struktur partai.

Oleh karena itu, konsolidasi menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan politik.

"Saat partai menghadapi situasi seperti ini, kami membutuhkan waktu untuk melakukan konsolidasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut," ujarnya.

Retreat bagi kepala daerah ini merupakan bagian dari pembekalan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Agenda ini dirancang untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan bahwa para kepala daerah memahami visi pembangunan nasional.