Koperasi Merah Putih Dapat Dukungan Pemerintah, Danantara Siap Salurkan PSO ?

BACAKORANCURUP.COM - Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi berbasis komunitas dengan menginisiasi kolaborasi strategis antara Koperasi Merah Putih tingkat desa dan kelurahan (KopDes/Kel) dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yang dikenal sebagai Danantara.

Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas koperasi desa, tetapi juga memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut akan menggunakan skema public service obligation (PSO), yakni mekanisme pembiayaan oleh pemerintah untuk mendukung layanan publik yang tidak selalu menguntungkan secara komersial.

BACA JUGA:Berapa Sih Gaji Karyawan Koperasi Merah Putih?

BACA JUGA:Koperasi Merah Putih Tuai Kritikan dari Akademisi, Ada Apa ?

Dalam hal ini, PSO menjadi jembatan penting agar Danantara dapat berkontribusi mendukung pengembangan koperasi tanpa mengabaikan perannya sebagai lembaga investasi korporasi.

Merujuk pada keterangan resmi dari Kementerian Keuangan per 25 Mei 2025, PSO merupakan bentuk subsidi yang diberikan melalui kementerian atau lembaga kepada badan usaha yang menyediakan layanan untuk kepentingan masyarakat luas.

Danantara, dengan dukungan dari APBN, akan membantu Koperasi Merah Putih mengakses pendanaan negara guna memperkuat sektor usaha kecil di tingkat desa.

Pandu menekankan bahwa peran Danantara tidak bisa dilepaskan dari tugas utama sebagai pengelola investasi. Oleh sebab itu, setiap keterlibatan Danantara dalam program pemerintah harus didasarkan pada prinsip PSO.

Ia menjelaskan, jika Koperasi Merah Putih menghadapi tantangan pendanaan atau operasional, Danantara siap membantu dalam kapasitasnya sebagai mitra strategis yang menjalankan mandat pemerintah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, turut menyoroti pentingnya penataan kelembagaan Koperasi Merah Putih sebelum menjalin kolaborasi lebih jauh.

Menurutnya, tata kelola koperasi harus diperbaiki agar lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan. Untuk itu, pemerintah menggandeng BUMN agar turut serta membantu membangun sistem dan SDM yang andal di tubuh koperasi.

Zulhas juga menyebutkan bahwa kerja sama dengan Danantara mencakup lebih dari sekadar pendanaan. Ia mengisyaratkan adanya sinergi di aspek manajerial dan penguatan sistem kerja koperasi. Namun, hingga kini belum ada detail lebih lanjut terkait bentuk teknis kolaborasi tersebut.

Di sisi lain, kalangan ekonom mengajukan pandangan kritis atas rencana kemitraan ini. Tauhid Ahmad, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyatakan bahwa secara struktur dan skala, Koperasi Merah Putih saat ini belum siap menjadi mitra investasi lembaga sebesar Danantara.