Pejabat Desa Dilarang Jadi Pengurus Koperasi Merah Putih, Ini Alasannya !

Reporter: Lola |

Editor: radian |

Senin , 26 May 2025 - 14:00

Ilustrasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sumber foto dok. Media Informasi Kopdes Merah Putih--

• Stabilisasi harga untuk konsumen dan peningkatan nilai tukar petani;

• Pemangkasan rantai distribusi agar hasil pertanian dan UMKM langsung terhubung ke pasar;

• Peningkatan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat pedesaan yang belum terjangkau layanan perbankan;

• Penguatan UMKM lokal sebagai tulang punggung perekonomian desa;

• Penurunan angka kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi di daerah.

Program Koperasi Merah Putih merupakan langkah konkret pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi desa berbasis komunitas. Dalam pelaksanaannya, peran perangkat desa dibatasi untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga profesionalitas pengurus koperasi. Dengan sinergi antara warga dan pendamping kebijakan, koperasi ini diharapkan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi rakyat yang berkeadilan.

pejabat desa dilarang jadi pengurus koperasi merah putih, ini alasannya !                            bacakorancurup.com - pemerintah pusat saat ini sedang merancang peluncuran program nasional koperasi merah putih yang direncanakan berlangsung pada 12 juli 2025.
seiring proses pembentukan koperasi di berbagai wilayah, muncul pertanyaan dari masyarakat, apakah pejabat desa dapat dilibatkan sebagai pengurus dalam struktur koperasi desa/kelurahan merah putih ? 
koperasi merah putih merupakan inisiatif strategis yang digagas oleh pemerintah pusat sebagai solusi untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa melalui sistem ekonomi kolektif.
program ini dilandasi nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, dan prinsip saling bantu, sejalan dengan semangat ekonomi pancasila.
melalui instruksi presiden republik indonesia prabowo subianto nomor 9 tahun 2025, pemerintah menetapkan landasan hukum pembentukan koperasi merah putih.
baca juga:berapa sih gaji karyawan koperasi merah putih?
baca juga:koperasi merah putih tuai kritikan dari akademisi, ada apa ?
pelaksanaan program ini diatur secara rinci melalui petunjuk pelaksanaan menteri koperasi republik indonesia nomor 1 tahun 2025.
program ini menargetkan pendirian 80.000 koperasi yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan indonesia, dengan anggota berasal dari warga lokal yang dibuktikan melalui ktp.
pertanyaan ini kerap muncul di tengah masyarakat desa yang mulai mempersiapkan struktur kepengurusan koperasi.
berdasarkan regulasi yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan menteri koperasi ri nomor 1 tahun 2025, secara tegas disebutkan bahwa pejabat desa tidak diperkenankan menjadi pengurus koperasi merah putih. larangan ini termuat dalam bab iii mengenai ketentuan pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi, khususnya pada poin a angka 4, yang menyebutkan bahwa pengurus "tidak berasal dari unsir pimpinan desa."
dengan kata lain, kepala desa, sekretaris desa, atau perangkat pemerintahan desa lainnya tidak dapat duduk dalam posisi pengurus koperasi, meskipun mereka tetap dapat berperan sebagai anggota biasa.
 
pengurus adalah anggota koperasi yang ditunjuk dan dipilih melalui rapat anggota. mereka bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi dan kegiatan usaha koperasi. syarat untuk menjadi pengurus dalam koperasi merah putih meliputi :
• memiliki pemahaman tentang dunia perkoperasian;
• menunjukkan kejujuran, loyalitas, dan dedikasi terhadap koperasi;
• mempunyai keterampilan kerja dan semangat kewirausahaan;
• tidak memiliki hubungan keluarga dekat (sedarah atau semenda tingkat satu) dengan sesama pengurus atau pengaws;
• tidak menjabat sebagai pimpinan dalam struktur pemerintahan desa.
 
komposisi pengurus koperasi merah putih harus ganjil, dengan jumlah minimal lima orang. jabatan-jabatan tersebut mencakup ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, dan bendahara. keterwakilan perempuan juga menjadi aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan kepengurusan.
selain itu, pengurus memiliki hak untuk menetapkan pengelola koperasi yang akan bertanggung jawab mengelola kegiatan operasional secara profesional.
pembentukan koperasi merah putih membawa dampak positif yang luas bagi ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. berdasarkan petunjuk pelaksanaan, manfaat koperasi ini mencakup :
 
• peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui akses ekonomi yang merata;
• penciptaan lapangan kerja baru bagi warga lokal;
• pemberian layanan usaha secara cepat dan sistematis;
• peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif;
• modernisasi tata kelola koperasi agar lebih transparan dan efisien;
• stabilisasi harga untuk konsumen dan peningkatan nilai tukar petani;
• pemangkasan rantai distribusi agar hasil pertanian dan umkm langsung terhubung ke pasar;
• peningkatan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat pedesaan yang belum terjangkau layanan perbankan;
• penguatan umkm lokal sebagai tulang punggung perekonomian desa;
• penurunan angka kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi di daerah.
 
program koperasi merah putih merupakan langkah konkret pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi desa berbasis komunitas. dalam pelaksanaannya, peran perangkat desa dibatasi untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga profesionalitas pengurus koperasi. dengan sinergi antara warga dan pendamping kebijakan, koperasi ini diharapkan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi rakyat yang berkeadilan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran CURUP EKSPRESS 4 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan