Syarat Jadi Pengurus Koperasi Merah Putih, Bebas Utang dan Bukan Keluarga !

Reporter: Lola |

Editor: radian |

Rabu , 28 May 2025 - 10:00

IST Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono, dok. CNBC Indonesia--

syarat jadi pengurus koperasi merah putih, bebas utang dan bukan keluarga !                            bacakorancurup.com - menteri koperasi dan ukm, budi arie setiadi, memberikan penjelasan menyeluruh terkait proses seleksi dan persyaratan pengurus serta pengawas koperasi merah putih yang akan dibentuk di tingkat desa.
dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa meskipun belum ada ketentuan teknis yang baku, integritas dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus dimiliki setiap calon pengurus.
menurut budi, keberadaan sistem layanan informasi keuangan (slik) akan menjadi alat bantu dalam menilai latar belakang keuangan calon pengurus koperasi.
ia berharap seluruh pengurus koperasi merah putih nantinya merupakan individu dengan catatan keuangan yang bersih dan bebas dari masalah utang.
“jadi, kalau seseorang tidak pernah memiliki kredit bermasalah, kemungkinan besar ia layak jadi pengurus. kredibilitas keuangan itu penting sebagai bentuk tanggung jawab,” ungkapnya saat ditemui di kompleks parlemen, jakarta, pada senin (26/5/2025).
baca juga:budi arie dan puan dorong koperasi merah putih jadi pilar kesejahteraan nasional
ia juga menekankan pentingnya menjaga tata kelola yang bersih dalam tubuh koperasi. salah satu upaya yang diambil adalah dengan melarang adanya hubungan keluarga atau semenda di antara jajaran pengurus.
larangan ini bertujuan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan wewenang dan mencegah praktik nepotisme yang berpotensi merugikan koperasi.
“pengurus tidak boleh berasal dari lingkaran keluarga baik anak, istri, maupun kerabat dekat lainnya. ini penting untuk menjaga objektivitas dan menghindari potensi kecurangan,” jelas budi.
lebih lanjut, budi menjelaskan bahwa keanggotaan dalam koperasi merah putih tetap berpijak pada prinsip koperasi yang mengutamakan partisipasi sukarela dan kemandirian masyarakat.
anggota koperasi adalah warga desa atau kelurahan setempat yang ingin berkontribusi dalam kegiatan ekonomi berbasis gotong royong
“koperasi bukan organisasi paksaan. kami hanya memfasilitasi, mendorong partisipasi melalui pendekatan persuasif, bukan instruksi wajib,” ujarnya.
baca juga:pemerintah genjot ekonomi desa lewat koperasi merah putih, ini skema dan sumber dananya !
untuk meningkatkan antusiasme masyarakat bergabung dengan koperasi, budi mengusulkan strategi berbasis insentif. misalnya, anggota koperasi bisa mendapatkan diskon khusus pada produk atau layanan tertentu.
“kalau jadi anggota dapat diskon 10%, orang pasti tertarik. ini bukan paksaan, tapi pendekatan yang sifatnya mendorong partisipasi aktif,” tambahnya.
terkait isu yang beredar mengenai besaran gaji pengurus koperasi merah putih yang disebut-sebut mencapai rp5 hingga rp8 juta, budi menepis kabar tersebut. ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada penetapan resmi mengenai gaji.
“gaji belum dibahas secara rinci. jadi, informasi itu tidak benar,” katanya menegaskan.
wakil menteri koperasi dan ukm, ferry juliantono, turut menjelaskan bahwa proses rekrutmen untuk pengurus koperasi belum dimulai.
saat ini pemerintah masih berada pada tahap awal pembentukan kelembagaan. ferry menjelaskan bahwa rencana perekrutan akan dimulai pada juli 2025, bersamaan dengan peluncuran model bisnis, rancangan pembiayaan, dan tahapan teknis lainnya.
“kami belum membuka lowongan kerja karena kelembagaannya saja masih disiapkan. target operasional baru bisa dilaksanakan pada bulan oktober,” ujarnya.
lebih jauh, ferry menyampaikan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan untuk merekrut pensiunan dari bumn sebagai manajer operasional koperasi di masa mendatang. 
baca juga:koperasi merah putih diluncurkan ! ini peluang dan tantangannya bagi ekonomi lokal
“kita terbuka pada opsi itu. saat ini baru tahap pembentukan kepengurusan, setelah itu baru akan ada manajemen operasional. saat ini unit kegiatan koperasi pun belum berjalan,” ungkapnya.
mengenai kriteria calon pengelola, ferry menyebutkan bahwa syarat yang ditetapkan masih bersifat umum dan normatif. salah satunya tetap menegaskan larangan hubungan kekeluargaan di antara pengurus.
“untuk saat ini, kami baru menetapkan prinsip-prinsip dasar. detail seperti besaran gaji dan struktur organisasi lengkap akan ditetapkan setelah semua elemen kelembagaan siap,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran CURUP EKSPRESS 8 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan