Kemenag Sebut Penambahan Madrasah Negeri Sulit Dilakukan, Ini Alasannya!

Adrihadi--

Curupekspress.bacakoran.co -  Salah satu penyebab susahnya penambahan Status Madrasah Negeri di kabupaten Rejang Lebong ini dikarenakan banyaknya kepemilikan tanah lokasi pendidiran Madrasah tersebut masih milik Yayasan yang  berstatus swasta sehingga sampai saat ini pengajuan Madrasah Negeri belum biasa terima oleh Kementerian Pusat.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor (Kakan) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rejang Lebong, H Lukman SAg MHI melalui Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Adrihadi SAg MH.

"Sebagai kabupaten besar seharusnya, Rejang Lebong sudah sewajarnya mempunyai banyak Madrasah yang sudah berstatus negeri, akan tetapi karena karena semua madrasah swasta di Kabupaten Rejang Lebong lahannya milik swasta sehingga belum bisa diterima persyaratannya," ujar Adri.

Selain mempunyai sertifikat lahan milik kementerian agama, pendirian madrasah wajib memenuhi persyaratan, analisis kebutuhan masyarakat, rekomendasi pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi serta rencana tahapan pembangunan serta pengembangan madrasah. 

BACA JUGA:CATAT! Ini Batas Usia Minimal Masuk SD di Rejang Lebong

BACA JUGA:Kondisi MIN 4 RL Filial 2 Memprihatinkan

"Pada beberapa tahun lalu kami sudah mengajukan MA Baitul Makmur, dan MI Guppi Tasikmalaya untuk bisa berubah status menjadi negeri, yang mana segala berkas dan persyaratan madrasah tersebut sudah lengkap dan tinggal disetujui, akan tetapi karena sertifikat tanah milik yayasan sehingga sampai saat ini belum disetujui," terang Adri.

Adri menyampaikan bahwa saat ini, madrasah menjadi salah satu lembaga pilihan para orang tua untuk mempercayakan pendidikan anaknya, hal tersebut terlihat dari peminat calon peserta didik yang mendaftar di madrasah selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya untuk itu dengan adanya penambahan status negeri pada madrasah swasta tersebut, tentunya diharapkan bisa meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kualitas pendidikan dengan mendapat bantuan dari APBN.

"Kita akui secara fisik banyak prasarana madrasah swasta belum memadai yang hanya mengandalkan partisipasi masyarakat luas.

Namun kita harus apresiasi peran dari madrasah swasta dalam membantu memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sangatlah besar,"pungkasnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan