Foto dan Merekam Saat di Bilik Suara, Penjara 1 Tahun

Reporter: Gale |

Editor: radian |

Selasa , 13 Feb 2024 - 16:00

ist Dilarang Memfoto dan Merekam Saat di Bilik Suara, Hukumannya Penjara atau Denda Maksimal Rp 12 Juta.--

foto dan merekam saat di bilik suara, penjara 1 tahun                            curupekspress.bacakoran.co - para pemilih diingatkan mengenai larangan larangan membawa alat elektronik berupa perekam maupun telepon seluler saat mencoblos di bilik suara, pada rabu 14 februari 2024. 
larangan itu bertujuan agar pemilih tidak dapat memfoto dan merekam proses penggunaan hak pilih dalam pemilu 2024.  
hal ini berdasarkan peraturan kpu (pkpu) nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suaran dalam pemilu. demikian disampaikan bupati bengkalis kasmarni melalui staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sdm johansyah syafri saat memimpin apel senin di lingkungan pemkab bengkalis, senin 12 februari 2024.
tidak hanya itu, johan juga mengingatkan kepada aparatur yang dipercaya menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps), agar saling mengingatkan kepada anggota maupun ketua terkait larangan pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara. 
baca juga:kpu ingatkan soal quick count luar negeri, baru bisa diumumkan 2 jam setelah pemungutan suara dalam negeri
baca juga:ujung lorong, oleh: dahlan iskan
sesuai pkpu nomor 25 tahun 2023 aturan di dalam bilik suara dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 25 tahun 2023, antara lain, pasal 25 ayat 1 huruf e mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara. 
pasal 28 ayat (1) pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara. (2) pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara. 
johan memaparkan jika melanggar larangan yang telah ditetapkan, dengan memfoto dan merekam saat mencoblos di bilik suara dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.  
sanksi ini tertuang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (uu pemilu) pasal 500. 
peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan sanksi bagi yang melanggar larangan ini akan menerima hukuman berupa ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda maksimal sebesar rp12 juta. 
pada kesempatan itu, johan menyampaikan imbauan bupati bengkalis kasmarni mengajak aparatur sipil negara (asn) baik itu dari kalangan pegawai negeri sipil (pns), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) bengkalis untuk menggunakan hak suaranya pada rabu 14 februari 2024.
johansyah syafri mengatakan sejak minggu kemarin petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) sudah menyebarkan surat undangan pemungutan suara. bagi asn yang belum mendapatkan undangan, agar lebih proaktif menanyakan langsung ke petugas. 
“ini perlu saya ingatkan, agar kita sebagai warga negara dapat menyalurkan suara pada hari pencoblosan,” ungkap mantan kepala dinas kominfotik ini. 
johan menambahkan, warga yang memilih wakil rakyat maupun presiden pada saat pencoblosan nanti, akan menentukan nasib bangsa lima tahun kedepan.  
oleh karena itu, mantan kabag humas setda bengkalis ini mewanti-wanti agar aparatur sipil negara di lingkungan pemkab bengkalis benar-benar memanfaatkan kesempatan memilih calon-calon terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi CURUP EKSPRESS 14 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan