Jokowi Minta RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Segera Diselesaikan

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dua rancangan undang-undang (RUU) yakni RUU Perampasan Aset dan Pembatasan transaksi segera diselesaikan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Hal tersebut merupakan tanggapan dari mengungkapkan banyaknya pejabat hingga pihak swasta yang tertangkap korupsi selama periode 2004-2022. 

“Saya menilai UU Perampasan Aset bisa memberikan efek jera kepada koruptor,” ujar Jokowi saat membuka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023. 

Menurut Jokowi, UU Perampasan Aset hasil tindak pidana itu penting segera diselesaikan. Karena itu adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera. 

“Pihaknya berharap pemerintah dan DPR terus menggodok RUU Perampasan Aset sehingga RUU tersebut bisa segera diundangkan," ungkapnya.

Lanjut Presiden Jokowi, selain RUU Perampasan Aset, pihaknya juga mendorong RUU Pembatasan Transaksi. Hal itu bertujuan agar transfer perbankan transparan dan akuntabel. 

"RUU Pembatasan Transaksi uang kartel itu mendorong pemanfaatan transfer perbankan semua akan lebih transparan, lebih akuntabel, juga sangat bagus," tukasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Jokowi merasa miris karena tak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara Indonesia. 

"Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita, Indonesia. Jangan ditepuktangani," tegas Jokowi. 

Lebih lanjut, Jokowi merinci sejumlah pejabat yang ditangkap itu diantaranya 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, termasuk ketua DPR dan ketua DPRD. 

"Catatan saya, 2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 344 termasuk Ketua DPR dan Ketua DPRD," ujar Jokowi.

"Ada 38 menteri dan kepala lembaga. Ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota. Ada 31 hakim termasuk hakim konstitusi ada 8 komisioner, di antaranya komisioner KPU, KPPU, KY dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat," sambung dia.(di)