DPR Resmi Sahkan UU Minerba, Ini 9 Poin Pentingnya

BACAKORANCURUP.COM - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) resmi disetujui menjadi Undang-Undang pada Selasa, 18 Februari 2025. 

Persetujuan tersebut terjadi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat dihadiri oleh 311 dari 579 Anggota DPR RI, yang mewakili seluruh fraksi partai politik di DPR RI. 

Penyusunan RUU Minerba tersebut dilakukan oleh panitia kerja (panja) antara pemerintah dan DPR RI yang dibentuk Baleg DPR RI pada 12 Februari 2025 silam. 

Adapun pembahasan RUU Minerba dilakukan oleh panja dan disepakati dalam rapat pleno mencakup 9 poin, yakni:

Revisi pasal-pasal yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, dan Pasal 169A.

Perubahan Pasal 1 angka 16 mengenai definisi studi kelayakan.

Pasal 5 mengenai kewajiban pemegang IUP atau IUPK dalam tahap Operasi Produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan prioritas pemenuhan kebutuhan BUMN yang mengelola kepentingan publik.

Pasal 35 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) dan (5), serta Pasal 60 ayat (4) dan (5) mengenai perizinan usaha dan mineral logam, serta pemberian prioritas WIUP batubara mengikuti sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat.

Pasal 100 ayat (2) mengenai pelaksanaan reklamasi dan perlindungan dampak pasca tambang untuk masyarakat dan daerah, dengan melibatkan pemerintah daerah.

BACA JUGA:Prabowo Beri 'Kado' Lebaran 2025, THR Cair Maret, Diskon Tarif Tol & Tiket Pesawat!

BACA JUGA:Cara Dapat JHT Sampai Rp 10 Juta

Pasal 108 mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat lokal sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat melalui: a. program tanggung jawab sosial dan lingkungan, b. pelibatan masyarakat lokal dan adat dalam kegiatan pertambangan, c. program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Pasal 169A menambahkan ketentuan mengenai audit lingkungan.