Hampir Seluruh OPD Alami Rasionalisasi
Sementara kendati sudah kembali ke pagu tahun 2024 lalu, dengan cara penyusunan ulang oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rejang Lebong. Namun dalam pembahasan bersama Komisi yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong hampir seluruh OPD harus melakukan evaluasi anggaran dan juga rasionalisasi anggaran.
"Hampir seluruh OPD yang bermitra dengan kita, sudah diminta untuk mengevaluasi ulang anggaran, mereka mana yang paling bisa dilakukan rasionalisasi," sampai Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong Hidayatullah di Rejang Lebong.
Dikatakannya, terlebih untuk kegiatan yang memang masih dapat dilakukan penundaan, sudah pasti dicoret pihaknya secara langsung.
Dimana saat ini anggaran yang diberikan benar - benar untuk skala prioritas dan juga urgen untuk Kabupaten Rejang Lebong dan bersifat wajib.
"Yang memang wajib kita tidak rasionalisasi, seperti Dinas Kesehatan dan RSUD itu tidak ada yang dirasionalisasi, bahkan saat ini ada kasus bawah tidak semua Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) di Rejang Lebong yang mobil ambilannya beroperasi, lantaran kendala kerusakan unit, dan tidak diperbaiki, karena anggaran, jadi ini kita prioritaskan," terangnya.
Sementara senada didampai Ketua Komisi II DPRD Rejang Lebong Sanusi Pane, menyampaikan jika dari jajaran OPD yang melakukan pembahasan pada pihaknya.
Dimana seluruh anggaran mereka dievaluasi dan ada beberapa OPD yang dirasionalisasi dan juga ada yang ditambah sesuai dengan kebutuhan.
"Ada yang kita rasionalisasi ada juga yang kita tambah, sesuai dengan kebutuhan kita," jelasnya.
Disamping itu Ketua Komisi III DPRD Rejang Lebong, yang melakukan pembahasan bersama OPD, salah satunya dengan DPUPRPKP Rejang Lebong, menyampaikan, jika ada beberapa kegiatan fisik yang ditunda sampai dengan APBD Perubahan, namun kegiatan fisik yang memang urgen tetap dilanjutkan.
"Karena memang defisit kita cukup tinggi, sehingga kegiatan fisik cukup banyak mengalami rasionalisasi atau pemangkasan," sampainya.