BACAKORANCURUP.COM- Kepala Badan Gizi Nasional menjelaskan bahwa tambahan anggaran Rp100 triliun merupakan permintaan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal ini lantaran Prabowo ingin program ini segera diterapkan secara menyeluruh di Seluruh Indonesia, terutama wilayah terpencil yang masih sulit diakses.
"Anggaran BGN itu Rp71 triliun. Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat, kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan," ungkap Dadan ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, 25 Januari 2025.
Disebutkannya bahwa upaya percepatan ini berkonsekuensi pada anggaran yang dibutuhkan.
"Jadi Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi Nasional, 'Kalau dilakukan percepatan, berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp100 triliun,'" lanjutnya.
Ia pun menegaskan bahwa pihaknya tidak mengajukan agar anggaran program Makan Bergizi Gratis ditambah secara inisiatif.
"Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, kemudian kalau mulai September berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab tambahan 100 triliun."
BACA JUGA:Prabowo Akui Belajar Banyak dari PM Modi soal Pengentasan Kemiskinan
BACA JUGA:Kemlu Desak Kasus Penembakan WNI oleh Aparat Maritim Malaysia Diusut
Dadan lantas mengingatkan kembali bagi pihaknya telah mengantongi Rp71 triliun untuk pelaksanaan program.
"Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya," cetusnya.
Sementara berdasarkan perhitungannya, program ini akan membutuhkan sekitar Rp100 triliun demi 82,9 juta target penerima manfaat pada September mendatang.
"Jadi bukan badan gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan," tuturnya.
Untuk diketahui, sistem pembiayaan mitra program sementara ini masih menerapkan reimbursement.
"Untuk yang dua minggu pertama memang reimburse karena anggaran Badan Gizi Nasional, kan baru dibuka blockingnya tanggal 6 Januari (2025)."