BACAKORANCURUP.COM - Presiden Prabowo Subianto layangkan tiga instruksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia perihal kebijakan distribusi LPG 3 kilogram (Kg).
Arahan presiden mencakup tiga poin utama sebagaimana yang diungkapkan oleh Bahlil pasca bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 Februari 2025.
“Pertama, memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, di tata kelolanya harus baik, yang ketiga rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG” bebernya, Selasa 4 Februari 2025.
Terkait larangan penjualan LPG 3 Kg oleh pengecer, Bahlil menyebut Presiden Prabowo sudah memberikan arahan sejak Senin malam bahwa kebijakan tersebut menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan ‘gas melon’.
Akibat kebijakan itu, masyarakat diharuskan membeli LPG 3 kg dari pangkalan, bukan dari pengecer yang berada di dekat permukiman seperti biasanya.
Presiden Prabowo, kata Bahlil, menekankan pentingnya aksesibilitas bagi masyarakat untuk mendapatkan LPG 3 Kg dalam jarak yang tidak terlalu jauh.
Di samping itu, Bahlil menilai perlunya penataan subsidi LPG demi menghindari pemborosan anggaran dan kebocoran dalam distribusi.
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah merombak sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan mengalihkan status mereka menjadi sub pangkalan.
"Presiden menegaskan agar akses tidak jauh. Oleh karena itu, kita ubah pengecer menjadi sub pangkalan," pukas Bahlil.
BACA JUGA:Bulog Siapkan 2 Juta Ton Beras khusus Ramadan
BACA JUGA:Khofifah-Emil Serukan Persatuan Jatim
Pengecer yang kini berstatus sub-pangkalan akan dilengkapi dengan aplikasi MerchantApps Pangkalan Pertamina.
Seluruh pembelian akan tercatat, meliputi jumlah tabung gas yang dibeli dan harga jual, pengecer pun bisa terawasi.
"Kami menyediakan teknologi agar bisa memantau melalui aplikasi, memastikan harga yang dijual dan siapa yang membeli, guna mencegah penyalahgunaan," lanjut Bahlil.
Ia menyadari adanya oknum yang mencoba memanfaatkan subsidi. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan membiarkan hal itu dan tidak akan mengalah dari 'pemain-pemain'.